Usia 72 DPR RI, Legislator Minta Pemerintah Indonesia Bersikap Soal Rohingya

BERBAGI
foto: Andri/jk

JAKARTA – DPR RI mendesaka agar Pemerintah Indonesia dapat mengambil sikap terhadap kekerasan yang terus menimpa kelompok Muslim Rohingya di Myanmar.

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini meminta Pimpinan DPR untuk mendesak Pemerintah Indonesia bersikap. Menurutnya, tanpa bermaksud mengintervensi urusan dalam negeri Myanmar, Indonesia yang turut ikut dalam menciptakan ketertiban dunia, sudah seharusnya bersikap atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Pemerintah Myanmar.

“Saudara kita Rohingya bertahan hidup pun tak bisa, tanpa jelas kesalahan dan dosa mereka anak-anak perempuan ibu-ibu dibantai tanpa pakai perasaan dan tanpa perikemanusiaan dengan biadab,” tegas Jazuli, dalam interupsinya saat Rapat Paripurna dalam rangka hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Politisi F-PKS itu menegaskan, sudah saatnya DPR bersikap dan mendorong pemerintah membuat langkah-langkah nyata untuk menghentikan pembantaian yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap kelompok Muslim Rohingya.

Menurutnya, DPR sebagai perwakilan rakyat yang memegang teguh perikemanusiaan sudah seharusnya bersikap atas kejahatan tersebut.

“Bukan bicara saja hak asasi di Indonesia, tapi di dunia ini tanpa mencampuri atau intervensi negara tertentu, kalau sudah membantai menghabisi nyawa manusia harus disetop. Mudah-mudahan setelah pidato Pak Ketua, pimpinan ada yang langsung sampaikan ke Presiden untuk lakukan langkah-langkah riil dan konkret,” harap politisi asal dapil Banten itu.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Haerudin. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah bersikap dan mengulurkan bantuan kepada kelompok Muslim di Rohingya yang telah menjadi korban kekerasan.

Politisi F-Pan itu juga mendesak pemerintah untuk menyampaikan kepada negara-negara tetangga agar lebih ramah dengan para pengungsi Rohingya yang masih terlunta-lunta nasibnya.

“Yang masih terlunta-lunta mengungsi di Bangladesh dan ditolak Bangladesh, sebagai amanat konstitusi mohon disampaikan ke Pemerintah RI, mohon bersikap atas pelanggaran HAM pemerintah Myanmar dan mohon juga disampaikan kepada negara tetangga lebih ramah kepada para pengungsi,” dorong politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Menanggapi interupsi itu, Ketua DPR RI Setya Novanto, dalam pidatonya juga menyinggung sikap DPR dan pemerintah terhadap kelompok Muslim Rohingya.

Dia akan meminta Pemerintah Indonesia mengambil peran yang lebih nyata dalam menghentikan kejahatan kemanusian atas Muslim Rohingya.

“Kita telah banyak mengambil usaha damai dan kemanusiaan tetapi apapun kejahatan harus dihentikan dan tidak boleh ada darah dan air mata,” komitmen Ketua Umum Partai Golkar itu.

loading...