Penarikan Buku Karya Tere Liye, Ini Penjelasan Analis Pajak

BERBAGI
Penulis Indonesia, Tere Liye/ INT

JAKARTA – Penulis Indonesia Tere Liye, menarik sekitar 28 judul buku karyanya, lantaran selangitnya pajak yang dikenakan pemerintah bagi penullis.

Langkah Tere Liye ini menjadi hangat dan sejumlah penulis Indonesia ikut menyuarakan kembali persoalan tersebut, termasuk penulis sekaligus ari Dee Lestari.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pada akun Facebook pribadinya yang dikutip dari kompas.com, menjelaskan, penulis adalah profesi yang diakui di administrasi pajak sebagai pekerja bebas, maka boleh menghitung pajak dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

“Intinya, penulis yang penghasilan setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar boleh menggunakan ini, dan penghasilan netonya diakui (deemed) sebesar 50 persen, baru dikurangi PTKP dan dikenai pajak sesuai tarif berlaku,” kata Prastowo seperti dikutip pada Kamis (7/9).

Menurut dia, pangkal masalah kemungkinan ada pada PPh Pasal 23 atas royalti penulis buku, yang dipotong 15 persen atas jumlah bruto.

Umumnya jatah royalti penulis adalah 10 persen dari penjualan, yang dipandang cukup kecil.

Jika tarif 15 persen berlaku untuk rentang penghasilan kena pajak antara Rp 150 juta hingga Rp 250 juta, maka penulis setidaknya mendapat penghasilan jual buku setara Rp 1,5 miliar hingga Rp 2,5 miliar.

“Andai satu buku harganya Rp 100.000, maka lebih kurang harus menjual 15.000 eksemplar. Fantastis!” ujar Prastowo.

Menurut dia, tarif PPh pemotongan untuk royalti penulis sebaiknya diturunkan. Tujuannya supaya lebih adil, masuk akal, dan membantu cash flow alias arus kas penulis.

“Apalagi pembayaran royalti biasanya berkala, semesteran. Di sinilah isu fairness relevan. Hak mengkreditkan sebenarnya sudah bagus, terlebih jika diimbangi restitusi yang lebih mudah dan cepat,” jalasnya.

Pada awal 2015, Prastowo pun pernah menjelaskan permasalahan pajak penulis kepada Menteri Keuangan saat itu Bambang PS Brodjonegoro.

Namun, perubahan ketentuan pajak penulis harus lewat revisi undang-undang (UU) PPh melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Prastowo menilai, pemerintah tidak abai dan bahkan mendukung dan memperhatikan perihal pajak penulis, namun sayangnya revisi UU PPh masih dalam proses.

“Mari kita kawal bersama. Pemerintah juga sudah membebaskan PPN atas penyerahan buku ajar, semoga ke depan seluruh jenis buku mendapat keringanan sehingga masyarakat menikmati bahan bacaan dengan harga terjangkau,” terang Prastowo.

Dengan langkah protes Tere Liye tersebut, buku- bukunya tidak akan lagi dicetak oleg kedua penerbit.

loading...