50 Orang Korban Travel Bodong Melapor Ke Polda Sulsel

BERBAGI
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani/ IST

MAKASSAR – Sebanyak 50 orang yang mengaku sebagai korban travel bodong, kembali mendatangi Polda Sulsel, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, Rabu (20/9).

Kedatangan para korban dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan ini, untuk melaporkan PT Global Inspira Indonesia (Global Tour dan Organizer) milik H Muhammad Edwin Abdul Djabbar yang terletak di Jalan Tupai, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Global travel diduga melakukan penipuan terhadap puluhan jamaah, lantaran janji keberangkatan umrah pada Juni 2017 lalu hingga saat ini tak kunjung terealisasi.

Hal tersebut diungkapkan Mediawati (45), salah satu korban travel bodong asal Kelurahan Loka, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, saat ditemui d Polda Sulsel.

“Rencananya berangkat 15 Juni 2017, tapi tidak jadi berangkat. Sempat juga dijanjikan 17 Juni, 19 Juni, 21 Juni tapi hingga saat ini tidak berangkat,” kata Mediawati dengan nada kecewa.

Menurutnya, dalam pemberangkatan tersebut rata-rata jamaah membayar sekitar Rp 25.300.000 – Rp 38.300.000, dan pembayaran tersebut sudah dibayar lunas sejak tahun 2015 hingga 2016 lalu.

“Dikelompok saya ada sekitar 50 orang. Kalau saya bayar Rp 28.300.000, dan itu sudah lunas sejak 19 April 2016 lalu,” pungkas Mediawati.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, pacsapelaporan tersebut pihaknya akan menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas.

“Mereka ini jemaah umrah yang rencananya kan diberangkatkan pada bulan ramadhan tahun ini. Pihak travel juga menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut tapi hingga saat ini tidak ada, dan ini sudah dalam masuk tahap penipuan dan kita akan menyelidiki kasus ini,” jelas Dicky.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat, untuk tidak gampang terbujuk rayuan umrah murah yang ditawarkan pihak travel.

“Kita berharap masyarakat tidak gampang terbujuk dengan adanya travel murah dan kita juga berharap agar pemerintah bisa merilis travel yang resmi biar masyarakat tahu mana travel yang tidak bermasalah,” tutup Dicky.

loading...