Dua Ketua Koperasi di Soppeng dijatuhi vonis hakim

BERBAGI

MAKASSAR – Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang dipimpin oleh Bonar Harianja, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim membacakan Putusan Pengadilan terhadap terdakwa Harimin, S.Sos Bin Hadise, Senin (25/9).

Majelis Hakim menyatakan terdakwa Harimin, S.Sos Bin Hadise terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, serta dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00,-, serta membayar uang penganti sejumlah Rp. 2.623.500.001.

Hal tersebut juga dilakukan terhadap terdakwa Muh. Tansri Gazali dimana Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang dipimpin oleh Cening Budiana, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis membacakan Putusan Pengadilan yang menyatakan terdakwa (Muh. Tansri Gazali) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, serta dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00,-, serta membayar uang.

Dalam hal ini, uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Harimin, S.Sos Bin Hadise dan Muh. Tansri Gazali apabila kedua terdakwa tidak membayar uang penganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang penganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara.

Terdakwa Harimin, S.Sos Bin Hadise yang merupakan ketua KSP Mitra Mandiri dan terdakwa Muh. Tansri Gazali yang merupakan Ketua KSU Mangkawani ditetapkan sebagai terdakwa oleh Kejaksaan Negeri Soppeng dalam pengelolan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir–Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) yang merugikan keuangan negara sebanyak Rp.3,8 Milyar.

loading...