BLHD Barru Temukan Izin Kadaluarsa Penambang Ilegal

BERBAGI
Tambang Illegal di Kabupaten Barru/ IST

BARRU, SULSELEKSPRES.COM – Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Barru, terjun meninjau lokasi penambangan liar yang selama ini meresahkan warga Dusun Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi.

Peninjauan dilakukan setelah pertemuan di kantor Desa Kupa, antara pemerintah desa setempat, warga dan pihak CV. Zamzam selaku perusahaan penambangan, Rabu (18/10/2017).

Kepala Desa Kupa, Suardi mengatakan, pertemuan menyusul lantaran kegelisahan warga terhadap gangguan yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan tersebut.

“Warga yang menolak, karena mengeluhkan debu dan lumpur. Juga, kebisingan kendaraan dan alat berat yang digunakan karena lokasinya, yang sangat berdekatan dengan permukiman warga,” katanya.

Sejumlah warga yang menolak tambang tersebut, tambah dia, sudah bertandatangan dan diteruskan ke BLHD Barru untuk mencari solusi. Supaya, katanya, agar kegiatan pertambangan tersebut, tidak lagi meresahkan warga.

Salah seorang warga Sukirman menjelaskan, pertambangan pengerukan bukit yang berada dibelakang permukiman warga, dilakukan tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan maupun sosialisasi. Sehingga, kata dia, warga mempertanyakan legalitas yang dijalankan perusahaan pertambangan tersebut, karena diduga belum mengantongi izin.

“Kalau tidak ada izinnya, tentu kami pertanyakan kenapa aktivitasnya dibiarkan begitu saja, dan itu merugikan kami. Kami juga khawatir ancaman longsor ketika memasuki musim hujan,” keluhnya.

Sementara, Kepala BLHD Barru, Muhammad Taufik Mustafa mengemukakan, sejauh ini belum ada perisinan penambangan di lokasi tersebut, yang direkomendasikan pihaknya ke Provinsi. Mengingat, kata dia, persoalan izin pertambangan sekarang, menjadi kewenangan provinsi.

“Seharusnya, pihak perusahaan terlebih dahulu melengkapi perizinannya sebelum melakukan aktivitas pertambangan. Selain melanggar, juga menyulitkan kami melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Dalam dokumen perizinan, jelasnya, juga tertuang kewajiban pemilik perusahaan pertambangan terhadap kepentingan masyarakat, termasuk tidak menimbulkan kerugian bagi warga setempat.

Pihak perusahaan, tambah dia, tidak boleh mengabaikan hak-hak warga. Termasuk, menyelesaikan persoalan debu dan lumpur yang disebabkan dari pertambangan tersebut.

Sedangkan, Kepala Bidang Tata Lingkungan BLHD Barru, Akhmad Ali menuturkan, jika dokumen perizinan yang dikantongi CV. Zamzam, tidak sesuai dengan aktivitas pertambangan yang kerjakan.

“Karena, lebih cenderung pada pertambangan sirtu. Selain temuan adanya beberapa persyaratan yang belum dipenuhi, seperti wadah kolam pengendapan agar untuk meminimalisir dampak lumpur yang diakibatkan,” tuturnya.

Konsekuensinya, lanjut dia, izinnya bisa saja dicabut, namun ini izinnya sudah kadaluarsa dan perlu diperbaharui, dan dealnya aktivitas pertambangan tidak boleh dilanjutkan, sebelum dokumen perizinannya betul-betul dilengkapi.

Akhmad menambahkan, terkait kebisingan yang ditimbulkan, perusahaan setempat harus mengatur ulang jam kerjanya, dengan tidak beraktivitas hingga malam hari. Maksimal, kata dia, hingga sore hari sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan.

Pemilik CV. Zamzam, Andi Abbas berdalih, jika hasil pertambangan yang dilakukan pihaknya untuk kepentingan penimbunan jalur rel kereta api.

“Tapi sebagian kita gunakan sebagai bahan baku semen yang kami bawa ke Kabupaten Pangkep. Namun, kami berjanji, untuk segara melengkapi perisizinan pertambangan selain menyelesaikan persoalan kebisingan, serta debu dan lumpur tersebut,” pungkasnya.

loading...