Panglima TNI Gunakan Langkah Persuasif Bebaskan 1.300 Sandra di Papua

BERBAGI
Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan pandangannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-1 Partai Hanura di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017). Dalam Rapimnas tersebut Panglima TNI menyampaikan tentang kondisi Bangsa Indonesia dan tantangan yang kemungkinan dihadapi ke depannya.(ANTARA FOTO/NYOMAN BUDHIANA)

JAKARTA, SULSELEKSPRES.COM – Dalam menangani masalah penyanderaan warga sipil di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, TNI akan melakukan cara persuasif melalui negosiasi sehingga tak menimbulkan konflik dan korban.

Hal itu diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di hadapan awak media usai memberikan pengarahan kepada peserta Seminar Sehari Kerjasama TNI dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di Aula Gatot Soebroto Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/11/2017).

“Saat ini TNI sedang melaksanakan pengamatan dan pengintaian, karena yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah masyarakat umum, maka penanganannya harus teridentifikasi dengan jelas,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Lebih lanjut Panglima TNI menuturkan bahwa dalam pelaksanaannya akan dilakukan dengan cara soft dan negosiasi serta himbauan untuk membebaskan warga sipil yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka, bagaimanapun juga rakyat harus kita lindungi. “Kita juga menyiapkan cara-cara yang hard dan harus dilakukan dengan sangat teliti,” katanya.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa Pangdam XII/Cenderawasih telah melaporkan peristiwa penyanderaan oleh OPM terhadap warga sipil. “Saat ini TNI telah bekerja sama dengan Kepolisian dan membentuk tim gabungan dalam menangani masalah tersebut,” tuturnya.

loading...