Jelang Pilkada Serentak, Mendagri: Jangan Abaikan Etika Berpolitik

BERBAGI
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo/ KEMENDAGRI.GO.ID

SURABAYA, SULSELEKSPRES.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri penyerahan DP4 dan DAK2 yang akan digunakan sebagai basis data penyusunan daftar pemilih untuk Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, Senin, (27/11/2017) malam.

Bahkan, mewakili pemerintah, Menteri Tjahjo yang menyerah dua data tersebut kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman.

Acara penyerahan DP4 dan DAK2 itu sendiri digelar di Gedung Grahadi, Kota Surabaya. Tjahjo mengatakan, suksesnya sebuah kontestasi politik baik itu Pilkada, Pileg dan Pilpres, salah satunya adalah tingkat partisipasi pemilih yang harus meningkat. Ia contohkan, pada rangkaian Pilkada tahun 2015, tingkat partisipasi Pilkada mencapai 70%.

Kemudian, pada Pilkada serentak tahun 2017, partisipasi kembali meningkat mencapai 74%. KPU sendiri menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun depan minimal bisa mencapai 78%.

“Mudah-mudahan di tahun 2019 bisa meningkat jadi 80%,” ujarnya, dilansir dari situs resmi Kemendagri.

Lebih lanjut, Tjahjo menyebutkan, tidak ada politik uang dalam setiap proses tahapannya, baik itu dalam Pilkada maupun dalam Pileg dan Pilpres. Ketiga Bawaslu dengan kepolisian harus tegas.

Jangan sampai ada kampanye yang berujar kebencian, berbau SARA dan fitnah. Misalnya dalam Pilkada, yang dikedepankan para calon kepala daerah, haruslah adu konsep, bagaimana membangun daerahnya.

“Kemudian regulasi yang ada harus menjamin adanya etika berdemokrasi. Salah satu etika berdemokrasi bagaimana antar parpol, antar tim sukses pasangan calon jangan saling bajak membajakan,” kata Tjahjo.

Membangun koalisi, jangan sampai mengabaikan etika berpolitik. Karena ketika etika politik diabaikan dan tidak dijaga dengan baik, demokrasi bisa rusak.

“Sehingga buat apa ada kaderisasi, buat apa ada diklat calon kepala daerah, buat apa ada Pilkada, buat apa ada kebanggaan parpol, kalau saling bajak-membajak ini,” kata dia.

Etikanya bukan di partai politik, tapi individunya. Menurutnya, banyak calon kepala daerah yang abai akan pentingnya menegakkan etika berpolitik, di semua daerah di Indonesia.

loading...