APBD Pokok 2018 Disahkan Sesuai Limit Waktu

BERBAGI
Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Sjam. Foto (Luki Amima/Sulselekspres.com)

PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Rahmat Sjam mengatakan, terkait dengan pembahasan APBD Pokok 2018, pada prinsipnya.tidak ada pengembalian tanggungjawab, sebab fungsi sudah dibagi masing-masing.

Dia menjelaskan, pimpinan sudah punya tugas dan koordinasi yang diputuskan DPRD. Hanya saja, saat pembahasan ada persepsi yang berbeda dalam pembahasan. Selain itu, kata dia, dari pandangan staf ahli, sudah diluruskan dan berita acara sudah diperbaiki. Bahkan, katanya, legal formil pembahasan sudah sah dan telah memenuhi unsur-unsur pembahasan DPRD

“Pimpinan tidak punya hak untuk masuk dalam ruangan rapat komisi, karena bukan anggota komisi. Cuma, sebagai koordinator pimpinan wajib mengingatkan, menasihati dan menyampaikan aturan-aturan,” katanya, Kamis (30/11/2017.

Dia menjelaskan, tidak ada niatan untuk mengambil alih tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan, dan berita acara sudah ditandatangani. Dengan itu, tambah dia, pengakuan legal formil administrasi dikomisi sudah dinyatakan sah.

“Jadi tidak ada rapat paripurna ulang,” tegas pria yang akrab disapa Atto tersebut.

Dia mengemukakan, beberapa efek jika pembahasan tidak tepat waktu di antaranya, dipastikan mempengaruhi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mempengaruhi pemberian Dana Insentif Daerah (DID), karena DID diberikan kepada daerah, jika WTP dan pengesahan APBD tepat waktu.

“Selain itu, maka sanksi administrasi yang diperoleh Kepala Daerah dan DPRD sesuai undang-undang yaitu, tidak diberikan hak-hak keuangan selama enam bulan,” bebernya.

Sementara, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir menerangkan, pengesahan APBD Pokok 2018 disahkan dalam limit waktu yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

“Semua anggota DPRD tentu komitmen melakukan yang terbaik, karena itu demi kepentingan masyarakat. Adapun perbedaan-perbedaan yang terjadi, itu merupakan dinamika, namun semua bisa diselesaikan dengan baik,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, pembahasan APBD Pokok 2018 baru-baru ini, menuai polemik. Namun, bisa diselesaikan sehingga bisa disahkan sebelum batas limit waktu yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan.

loading...