DPRD Bulukumba Tolak Anggaran Warga Miskin, Ini Tanggapan Kopel

BERBAGI
Ilustrasi warga miskin/ INT

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) angkat bicara perihal polemik penolakan anggaran bantuan orang miskin oleh DPRD Kabupaten Bulukumba.

Reaksi ini lantaran DPRD Kabupaten Bulukumba dinilai tidak pro rakyat, lantaran menolak tiga usulan post anggaran dari Pemkab Bulukumba, yakni pemutakhiran data mandiri untuk orang miskin sebesar 400 juta, bantuan pendidikan untuk mahaisswa S1 dan S2 sebanyak 500 juta dan perluasan kepesertaan BPJS sebesar 800 juta.

Koordinator Kopel Kabupaten Bulukumba, Muhammad Jafar menegaskan, jika pemotongan anggaran itu benar, maka ini adalah “penghianatan” atas mandat rakyat oleh legislator

“Maka ini adalah ‘penghianatan’ atas mandat rakyat oleh legislator yang seyogyanya memperjuangkan kepentingan rakyan miskin terutama dalam kepesertaan BPJS,” kata Muhammad Jafar, Selasa (26/12/2017).

Dia menegaskan, DPRD terkesan tutup mata dengan berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bulukumba.

“DPRD sepertinya tutup mata dengan berbagai persoalan kesehatan yang selama ini dihadapi oleh rakyat Bulukumba,” tegasnya.

Dijelaskan pula, penolakan ini bisa saja disebabkan lantaran sejumlah anggota DPRD tidak lagi menjadikan serap aspirasi sebagai jembatan dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Menurut Dia, saat ini sejumlah legislator lebih banyak di luar daerah dibandingkan ketemu denga konstituennya.

“Salah satu contohnya, Desa Salassae sejak terpilih jadi legislator 2014 lalu, 9 anggota DPRD dari Dapil (Daerah Pemilihan) Bulukumpa – Rilau Ale, tidak satu pun anggota DPRD yang pernah datang Reses di sana,” sesalnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bulukumba, Fahidin Hdk tidak menampik bahwa pihaknya menolak usulan anggaran masyarakat miskin dari Pemkab melalui SKPD terkait.

Fahidin beralasan, penolakan itu lantaran ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengusulkan anggaran dengan satu kegiatan, yakni anggaran untuk masyarakat orang miskin. Pertimbangan itu, sehingga dia melakukan penolakan.

“Jadi, untuk anggaran orang miskin itu kita peduli dan merespon. Tapi yang kita mau minta jawabannya kenapa justru terlalu banyak SKPD yang menganggarkan satu bentuk kegiatan, hanya orang miskin,” kata Ketua DPC PKB Kabupaten Bulukumba ini.

Dia menjelaskan, pihaknya tidak ingin ‘cantolan’ anggara tersebut dobel. Sehingga meminta supaya Pemkab mempersiapkan datanya. Karena, kata dia, masyarakat miskin datanya berbeda-beda.

“Yang mana yang dimaksud orang miskin. Kalau orang miskin yang dimaksud adalah pendapatannya 250 Ribu per bulan, maka masyarakat miskin kita itu sudah sangat turun sekali, sedikit sekali,” kata dia.

loading...