Pemkot Parepare Akan Lakukan Pemutakhiran Data Warga Kurang Mampu

BERBAGI
PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Parepare, menggelar sosialisasi Mekanisme Pemutkhiran Mandiri (MPM) dan Basis Data Terpadu 2015. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Barugae Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Senin (05/02/2018).
Kegiatan dihadiri Tenaga Ahli dari TIM Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat, Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare, Kepala-kepala SKPD dalam lingkup Pemkot Parepare serta para Camat dan Lurah se-Kota Parepare, maupun koordinator dan petugas MPM Kota Parepare.
Kepala Bappeda Parepare, Iwan As’ad menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan seluruh jajaran Pemkot Parepare, terkait pelaksanaan mekanisme pendaftaran warga kurang mampu di Kota Parepare.
Sementara, Local Government Capacity MPM TNP2K, Luter Tarigan mengatakan, pihaknya berterima kasih dan mengapresiasi jajaran Pemkot Parepare, yang mampu menghimpun komponenen pemerintahan maupun masyarakat, dalam upaya penggulangan kemiskinan di Kota kelahiran BJ. Habibie tersebut.
Dia mengungkapkan, penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga, kata dia, peserta yang akan mendapatkan bimbingan teknis, akan  menjadi ujung tombak dalam menghasilkan data yang berkualitas, dan akurat.
“Jadi, ketika kita membahas terkait penanggulangan kemisminan, tentu tidak terlepas dari data. Karena, data tersebut merupakan acuan utama dalam menjalankan program-program penanggulangan kemisminan, supaya lebih tepat sasaran,” katanya.
Sedangkan, Wali Kota Parepare Taufan Pawe menjelaskan, kegiatan tersebut diharapkan bagi para peserta supaya memahami pelaksanaan MPM. Karena, katanya, hal tersebut berkaitan dengan hak dasar masyarakat, sehingga harus dipahami secara mendalam.
“MPM merupakan langkah yang diambil pemerintah, sebagai upaya untuk terus memperbaiki tingkat akurasi, dan validitas data sasaran penerima program perlindungan sosial,” terangnya.
Dia berharap, para petugas melakukan pemutakhiran data dengan langkah-langkah yang tepat, teliti dan betul-betul tetap sasaran sebagaimana mestinya. Sehingga, tambah dia, data yang diperoleh di lapangan berkualitas dan tepat sasaran.
Penulis: Luki Amima

loading...