Tim Hukum Prof-Andalan Sampaikan 13 Poin Pernyataan Sikap

BERBAGI

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Jelang penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel. Tim hukum pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof-Andalan) menyampaikan 13 pernyataan sikap.

Ketua Tim Hukum pasangan Prof-Andalan, Asmar Oemar Saleh mengatakan, demi untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 ini, dengan damai maka tim hukum perlu menyampaikan sejumlah pertanyaan sikap.

Menurutnya, hak pilih adalah satu-satunya hak yang paling membanggakan bagi rakyat, karena pada peristiwa pemilihan itulah rakyat akan menjadi hakim bagi para pemimpin dan calon pemimpin di Sulsel nantinya.

“Ini adalah momentum yang paling bersejarah bagi masyarakat Sulsel. Jadi kami inginkan Pilkada ini berjalan dengan baik,” katanya, saat ditemui di Rumah Perjuangan Prof-Andalan, di Jalan Haji Bau Makassar, Minggu (11/2/2018).

Demikian susunan poin-poin Tim Pembela Hukum pasangan Prof-Andalan:

1. Tidak ada mobilisasi massa yang menebar teror ketertiban sosial. Juga tidak ada mobilisasi, kekuatan terorganisir yang mempengaruhi kemerdekaan pemilih.

2. Tidak melakukan praktik money politic atau poltik uang yang akan mempenganuhi kemerdekaan pemilih

3. Tidak ada pihak yang memalsukan dokumen pemilih atau data apapun dalam penyelenggaraan pilkada.

4. Tidak ada penyalahgunaan jabatan yang dilakukan aparat, calon petahana yang menggunakan anggaran daerah yang dikaitkan dengan kepentingan pasangan calon.

5. Tidak mengubah surat suara yang dengan jumlah pemilih.

6. Tidak ada pemilih ganda atau ghost voter

7. Tidak menyebarkan pesan berantai destruktif yang dapat menyebabkan kebencian atas calon- calon tertentu dengan segala bentuk politisasi menggunakan identitas suku, ras, dan
antargolongan (SARA) atau semacamnya.

8. Jangan coba – coba melakukan pemalsuan dokumen pemilihan termasuk kartu- kartu pemilih yang diselundupkan secara borongan kepada seorang pemilih.

9. Tidak melakukan tindak kekerasan atau menghalang – halangi penyelenggaraan pemilihan dalam melaksanakan tugasnya.

10. Tidak melakukan penghadangan, Pemaksaan atau teror kepada pemilih agar memilih atau tidak memilih calon tertentu.

11. Diingatkan agar penegak hukum benar-benar netral dan menjaga independensinya.

12. Menjaga kecukupan atau katersediaan logistik, dan harus dihitung benar, termasuk memiliki rekapitulasi pemilih yang akan menggunakan Surat Keterangan (Suke) TPS.

13. Dihimbau agar KPU, KPU Provinsi KPU kabupaten/kota serta Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota benar-benar netral dan tidak melakukan pemihakan terhadap calon tertentu.

Penulis: Abdul Latif

loading...