Komisi D DPRD Makassar Rapat Kerja Bahas Tentang Pelayanan Kesehatan

BERBAGI

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Komisi D DPRD Makassar gelar rapat kerja bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kota Makassar, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial kota Makassar, rapat siang ini membahas tentang pelayanan kesehatan terkait program Jaminan Kesehatan (JKN) yang dinilai kurang layani masyarakat, Rabu (14/2/2018), di ruang Komisi D DPRD Makassar.

Dalam Rapat kerja tersebut Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Sarif mengungkapkan menurut penuturan pihak BPJS serta kesehatan gratis yang belum terakomodir sekitar 320 orang, sementara dari pihak Dinas Sosial mengaku bahwa distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih bermasalah.

BACA: Bahas Ini: DPRD Makassar, Bangli, Madiun Kunjungi Sleman

“Dari informasi masih banyak yang mengendap di kelurahan, belum terbagi secara merata, “ ujar H. Cank sapaan akrab Ketua Komisi D ini.

Legislator PPP ini juga melanjutkan bahwa kondisi ini mesti disampaikan secara transparan ke Masyarakat. Sehingga kedepan antisipasi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin bisa secara keseluruhan terakomodir.

“Saya berharap kondisi seperti ini bisa disampaikan secara transparan oleh BPJS kota Makassar ke masyarakat, sehingga kedepan bisa diantisipasi perihal jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara keseluruhan terakomodir,” ujarnya.

BACA: Komisi A DPRD Makassar Kembali Pertemukan PT. Mariso Indoland dengan CPI

Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Makassar, Basdir mengatakan perlu ada solusi untuk mengakomodir semua peserta jaminan kesehatan. Secara kalkulasi, 320 ribu orang tersebut akan bisa diakomodir dengan anggaran 10 Milyar.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2019, pihaknya akan berupaya menganggarkan untuk perluasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dengan anggaran 10 Milyar saya kira ini sangat efektif. Kan APBD kita tahun ini sebanyak 4,1 Triliun,” kata Basdir.

“ Harapan kita tidak ada lagi keluhan tentang kesehatan. Kami di DPRD upayakan semua masyarakat terdaftar sebagai peserta JKN,” tandasnya.

Hadir dalam rapat kerja Komisi D DPRD Makassar, Kepala Dinas Sosial Mukhtar Tahir, Kepala Dinas Kesehatan kota Makassar, Naisyah Tun Azzikin dan Kepala BPJS Kesehatan kota Makassar beserta staffnya.(*)

TENTANG KAMI MEDIA online tak selalu soal kecepatan. Media online seringkali dipersepsikan hanya menyuguhkan kecepatan dan mengejar jumlah viewr tanpa ketepatan informasi. Tren penilaiaan negatif pembaca seakan menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Kami sebagai media online baru dibawah bendera PT. MRM berusaha menyajikan informasi berbasis internet, tidak sekadar dengan penulisan seadanya. Mencoba mendobrak persepsi negatif yang telah terbangun selama ini. sulselekspres.com berusaha menyuguhkan informasi dalam bentuk pemberitaan berdasar fakta, kajian, dan model penulisan yang tidak lagi seperti pada umumnya media online. Kedalaman informasi menjadi perioritas, mencerdaskan tanpa harus menggurui, serta menyerang tanpa maksud melukai, apalagi membunuh karakter. Kehadiran kami bukan sebagai pesaing dari jutaan media online lainnya. Kami hadir dengan menawarkan bacaan berkualitas dan mencerdaskan. Tentu saja bukan sebagai sumber referensi paling terpercaya, tapi bisa menjadi bahan pembanding dari satu peristiwa dengan tawaran ulasan berbeda dari segala sudut pandang. Secara garis besar kami ingin menghadirkan media online dengan kualitas seperti media cetak koran. Sulselekspres.com akan terus mencoba berada dititik netral tak berpihak. Berdiri untuk semua golongan, dan tidak bekerja untuk kepentingan politik siapapun. Terima kasih untuk semua pihak. Terima kasih untuk masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Timur Indonesia, dan lebih khusus lagi untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Teriring salam hangat untuk sambutan hangatnya. Redaksi

A post shared by Sulsel Ekspres (@sulsel_ekspres) on

loading...