MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Komisi D DPRD Makassar gelar rapat kerja bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kota Makassar, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial kota Makassar, rapat siang ini membahas tentang pelayanan kesehatan terkait program Jaminan Kesehatan (JKN) yang dinilai kurang layani masyarakat, Rabu (14/2/2018), di ruang Komisi D DPRD Makassar.
Dalam Rapat kerja tersebut Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Sarif mengungkapkan menurut penuturan pihak BPJS serta kesehatan gratis yang belum terakomodir sekitar 320 orang, sementara dari pihak Dinas Sosial mengaku bahwa distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih bermasalah.
BACA: Bahas Ini: DPRD Makassar, Bangli, Madiun Kunjungi Sleman
“Dari informasi masih banyak yang mengendap di kelurahan, belum terbagi secara merata, “ ujar H. Cank sapaan akrab Ketua Komisi D ini.
Legislator PPP ini juga melanjutkan bahwa kondisi ini mesti disampaikan secara transparan ke Masyarakat. Sehingga kedepan antisipasi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin bisa secara keseluruhan terakomodir.
“Saya berharap kondisi seperti ini bisa disampaikan secara transparan oleh BPJS kota Makassar ke masyarakat, sehingga kedepan bisa diantisipasi perihal jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara keseluruhan terakomodir,” ujarnya.
BACA: Komisi A DPRD Makassar Kembali Pertemukan PT. Mariso Indoland dengan CPI
Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Makassar, Basdir mengatakan perlu ada solusi untuk mengakomodir semua peserta jaminan kesehatan. Secara kalkulasi, 320 ribu orang tersebut akan bisa diakomodir dengan anggaran 10 Milyar.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2019, pihaknya akan berupaya menganggarkan untuk perluasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Dengan anggaran 10 Milyar saya kira ini sangat efektif. Kan APBD kita tahun ini sebanyak 4,1 Triliun,” kata Basdir.
“ Harapan kita tidak ada lagi keluhan tentang kesehatan. Kami di DPRD upayakan semua masyarakat terdaftar sebagai peserta JKN,” tandasnya.
Hadir dalam rapat kerja Komisi D DPRD Makassar, Kepala Dinas Sosial Mukhtar Tahir, Kepala Dinas Kesehatan kota Makassar, Naisyah Tun Azzikin dan Kepala BPJS Kesehatan kota Makassar beserta staffnya.(*)
