FPT Latemmamala: Stop Kriminalisasi Terhadap Petani

BERBAGI
Sejumlah massa dan beberapa organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Tani Latemmamala menggelar aksi unjuk rasa, pada Senin (26/2/2018) di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jl. Urip Sumoharjo/ IST

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Sejumlah massa dan beberapa organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Tani Latemmamala menggelar aksi unjuk rasa, pada Senin (26/2/2018) di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jl. Urip Sumoharjo.

Menurut Koordinator aksi, Salman Azis. Aksi ini merupakan bentuk protes atas kriminalisasi terhadap tiga petani bernama Sahidin (45), Jamadi (41) dan Sukardi (39) yang didakwa melakukan pengrusakan hutan.

Ketiga petani-pengumpul tersebut juga didakwa karena telah melanggar UU No 18/ 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

“Padahal faktanya, ketiga petani yang menjadi korban kriminalisasi tersebut telah hidup secara turun – temurun dan menggantungkan hidup dan kehidupan keluarganya di Kampung Coppoliang sebelum ada penetapan kawasan hutan Laposo Niniconang, Kabupaten Soppeng 2014,” Ungkap Salman.

Selain itu, Salman juga menuding bahwa ketiga petani tersebut seharusnya tidak dikriminalisasi apabila BPPHLHK tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 95/PUU-XII/2014 tertanggal 10 Desember 2015.

“Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil,” bunyi Surat putusan MK Nomor: 95/PUU-XII/2014 tertanggal 10 Desember 2015.

Salman juga menilai, BPPHLHK Provinsi Sulsel melakukan pembangkangan hukum terhadap surat edaran Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Nomor: SE.2/Menlhk/Setjen/Kum.4/2/2016 tertanggal 1 Februari 2016.

“Pada pokoknya (surat edaran Menteri LHK) menjadi pedoman terhadap penegakan hukum menyangkut kawasan hutan khususnya bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun dalam Kawasan hutan,” jelas Salman.

Sementara itu dalam aksinya, Front Perjuangan Petani Latemmamala menuntut kepada pihak terkait untuk membebaskan ketiga petani dan segera hentikan setiap tindak kriminalisasi terhadap petani-pengumpul di dalam kawasan hutan.

Selain itu, FPP Latemmamala juga mendesak pemerintah untuk melaksanakan Reforma Agraria dan segera mencabut UU P3H serta merevisi SK Menteri Kehutanan R.I. Nomor 5356/Men.Hut-UII/KUH/2014 tentang penetapan Kawasan hutan Laposo Ninicoinang dan mematuhi Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014.

Untuk diketahui, selain petani Latemmamalang, sejumlah organisasi antara lain LBH Makassar, Walhi Sulsel dan organisasi kemahasiswan seperti Bem UNM, Fosis UMI, dan Himahi Fisip Unhas juga tergabung dalam Front Perjuangan Petani Latemmamala.

Penulis : Agus Mawan

loading...