DPRD Merangin sera DPRD Kota Padang bertandang ke DPRD Makassar

BERBAGI

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Komisi III DPRD Kabupaten Merangin dan Anggota Badan Anggaran DPRD kota Padang diterima langsung Anggota Komisi A DPRD Makassar, Hj. Haslinda Wahab dan Anggota Komisi A DPRD Makassar, H. Syarifuddin Badollahi serta Anggota Komisi A DPRD Makassar, William, Rabu (28/02/2018), di ruang Badan Anggaran DPRD Makassar.

Menurut Pimpinan rombongan Badan Anggaran DPRD kota Padang, H. Wahyu Pramono mengungkapkan  Maksud dan tujuan kunjungan yakni ingin sharing dengan menyamakan pokok-pokok pikiran mengenai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Peraturan Kementrian   yng baru dengan meletakkan Pokok Pikiran ini sebagai masalah besar di kemudian hari.

“Maksud dan tujuan kami hadir ke dprd makassar ingin menyamakan pokok-pokok pikiran mengenai PP dan Kepmen yang baru dengan meletakkan pokok pikiran tersebut sebagai masalah besar dikemudian hari,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut H. Syarifuddin Badollahi yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar menjelaskan bahwa kami dalam pembahasan Badan Anggaran di DPRD Makassar yang merupakan pokok pikiran yakni berdasarkan pada hasil Musrembang yang dilaksanakan tahun sebelumnya dan dianggarkan pada tahun berikutnya yang dimana dalam pokok pikiran tersebut 80% terlaksana, adapun yang belum terlaksana kita kembali memasukkan pokok pikiran tersebut pada saat Reses,”jelasnya.

Sedangkan ditempat yang sama pimpinan rombongan Ketua Pansus III DPRD kabupaten Merangin, As’Ari Elwakas mengungkapkan maksud dan tujuan mengunjungi DPRD Makassar yakni ingin sharing  bagaimana proses terbentuknya Perda Perlindungan Lingkungan Hidup dan proses terbentuknya Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang dimana di kabupaten kami sangat terkendala pada saat dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri.

“Kedatangan kami disini yakni ingin sharing tentang bagaimana proses terbentuknya Perda Perlindungan Lingkungan Hidup dan proses terbentuknya Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, dimana di kabupaten kami sangat terkendala saat disodorkan di Kemendagri,” ungkapnya.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Haslinda Wahab menjelaskan bahwa untuk Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin kemarin kami tidak menyodorkan ke Kementrian Dalam Negeri tetapi kita langsung menyodorkan ke Kementrian Hukum dan Ham sehingga pada saat proses tersebut tak ada kendala bagi kami saat menyelesaikannya sampai di Paripurnakan.

“Kami di Pansus kemarin  pada saat proses pembentukan Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin  tidak menyodorkan ke Kementrian Dalam Negeri tetapi kami langsung menyodorkan ke Kementrian Hukum dan Ham sehingga tak ada kendala dalam menyelesaikan sampai di Paripurnakan,”jelasnya.

Akhir acara kunjungan kedua rombongan saling bertukar cindera mata dan melakukan foto bersama sebagai bukti dokumentasi kunjungan.(*)

loading...