UNHCR Penentu Para Pencari Suaka ke Negara Tujuan

BERBAGI
Menurut Pengamat Hukum Internasional, Kadarudin/ IST

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Beberapa hari belakangan, pascaaksi yang dilakukan para pencari suaka pada Rabu (21/2/2018) lalu di depan Menara Bosowa, Makassar. Isu tentang pengungsi Internasional yang sejak awal kedatangannya pada tahun 2013/2014, kembali menghangat.

Di balik aksi itu, ada hal yang secara substansial dapat mendekatkan khalayak umum kepada apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang sebetulnya melatar belakangi aksi yang digelar pencari suaka beberapa hari yang lalu, di depan menara bosowa yang merupakan kantor IOM (International Organization Migration) dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)yang berada di Lantai 10 Menara Bosowa, Makassar.

Dilansir dari natgeographic.co.id, Adrianus Eliasta Meliala, guru besar kriminologi UI Depok memaparkan alur pengungsi di Indonesia dengan sebutan normal flow of imigrant.

Bagi pengungsi, Indonesia hanyalah sebagai batu loncatan atau stepping stone untuk melanjutkan perjalanannya ke negara penyedia suaka, salah satunya adalah Australia.

Alasan pengungsi untuk memilih Indonesia sebagai negara transit yaitu jarak ke negara ketiga sangatlah dekat. Namun bagi Kadaruddin, yang menjadi pokok masalahnya adalah sampai hari ini UNHCR belum juga berhasil melobi negara pemberi suaka.

Menurut Pengamat Hukum Internasional, Kadarudin, mayoritas pengungsi yang kini berdiam diri di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, memang sedari awal, yang menjadi tujuan pencarian suaka mereka ialah di Negara Australia.

“Celakanya, negara utama pemberi suaka (ambil contoh Australia) adalah negara peratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, sehingga secara hukum ia wajib menerima orang asing yang telah diberikan status pengungsi oleh UNHCR,”jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya Indonesia tidak dapat menentukan status orang asing sebagai pengungsi/ tidak, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, jadi pemberian status pengungsi masih ada di tangan UNHCR.

Kadaruddin yang juga salah satu Kandidat Doktor Ilmu Hukum PPs Unhas, dengan Kajian Disertasi “Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Pengungsi Internasional di Indonesia” ini menerangkan bahwa secara hukum Internasional, tindakan negara ketiga untuk menutup perbatasannya adalah sah-sah saja.

“Sah-sah saja karena memang ada kedaulatan negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Paksaan untuk membuka perbatasan malah akan melanggar Pasal 2 Piagam PBB tentang larangan intervensi (dari sudut pandang negara ketiga),” jelas Kadar saat diwawancarai oleh sulselekspres.com melalui Whatsapp.

Baca: Anak- Anak Pencari Suaka, Bermainpun Dilarang

Sedangkan dari sisi kemanusiaan, baginya adalah, selama dapat dibuktikan bahwa orang asing yang hendak masuk ke wilayahnya bukanlah pencari suaka/pengungsi, dan tidak ada tindakan pengusiran, maka hal tersebut juga dapat dibenarkan.

Namun, hanya saja jika orang asing tersebut adalah pencari suaka/pengungsi dan ada tindakan pengusiran terhadap pencari suaka/pengungsi oleh otoritas resmi negara, maka hal tersebut melanggar Prinsip Non Refoulement.

“Prinsip Non Refoulement yang merupakan salah satu Prinsip Fundamental dalam Hukum Internasional dan sifatnya Erga Omnes (mengikat semua negara tanpa terkecuali),” tegasnya.

Selain itu, dari data yang berhasil dihimpun oleh sulselekspres.com, pada Desember 2016, UNHCR mencatat jumlah pencari suaka dan pengungsi mencapai 14.405 orang (7.827 pengungsi dan 6.578 pencari suaka).

Sedangkan, jumlah per januari 2017 naik sebanyak 14.425 orang (8.039 pengungsi dan 6.386 pencari suaka).

Sementara itu, di Kota Makassar, setidaknya sebanyak 1.985 pengungsi Internasional, mendiami 30 akomodasi yang disediakan oleh Pemkot Makassar bekerja sama dengan pihak UNHCR sebagai mandataris pelindung pengungsi.

Terkait dengan WNA yang tinggal di Makassar, bagi Kadarudin terdapat tigs kriteria, Pertama, WNA yang masuk secara resmi (tidak dalam perlindungan UNHCR). Kedua, Pencari Suaka dan belum mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR (dalam perlindungan UNHCR). Sedangkan ketiga, merupakan Pengungsi Internasional (dalam perlindungan UNHCR).

Dari pandangannya, kriteria Pertama, tidak bermasalah, selama surat-surat resmi dan izin tinggalnya masih berlaku, sedangkan Kriteria Kedua, merupakan tanggung jawab UNHCR untuk menetapkan sesegera mungkin statusnya.

“Apakah masuk kategori Pengungsi/Imigran, jika Imigran maka harus segera di deportasi ke negara asal, dan jika Pengungsi, maka dia akan resmi tinggal di Makassar (dalam perlindungan UNHCR) hingga ditemukan negara utama pemberi suaka (negara ketiga),”terangnya.

Serupa dengan sebelumnya, kriteria ketiga, UNHCR harus sesegera mungkin mencarikan negara ketiga, namun baginya, yang menjadi kendala apakah diplomasi yang dilakukan UNHCR terhadap negara ketiga dapat dikatakan efektif.

Pasalnya, hal tersebut dapat dilihat dari rentan waktu pencarian, dilihat pada kondisi Pengungsi saat ini yang bahkan sudah ada 8 tahun tinggal di Makassar, namun belum juga diberangkatkan ke negara ke-tiga.

“Menurut pandangan saya, ada masalah dalam hal komunikasi diplomasi antara UNHCR dengan negara ketiga/negara utama pemberi suaka,” paparnya.

Sementara itu, jika meminjam terma Adrianus, Guru Besar Kriminolog UI, setelah Australia menutup perbatasannya pada tahun 2013, situasinya semakin sesak, gegara proses normal flow-nya tidak jalan, akibatnya timbul beberapa implikasi yang merupakan sebab dari tersendatnya arus perpindahan pengungsi ke negara tujuan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kadaruddin, menurutnya hal demikian pastinya akan menimbulkan implikasi, khususnya berkenaan atas ketentraman masyarakat lokal. Namun, apabila terjadi pelanggaran hukum, hukum nasional Indonesia dapat diberlakukan.

“Ambil contoh jika seorang pengungsi melakukan pelecehan sexual, maka dapat ditindak dan diproses menggunakan hukum Indonesia, karena KUHP berlaku asas teritorialitas (setiap orang baik warga negara/wna dapat dipidana jika melakukan tindak pidana di dalam wilayah teritorial Indonesia)”tuturnya.

Hingga kini, sebagai salah satu negara pemberi suaka, berdasarkan statistik UNHCR, Australia telah menampung pengungsi sebanyak 71.778 orang.

Penulis: Agus Mawan

loading...