Umi Skorsing 2 Mahasiswa, UPPM UMI : Ini Cacat Aturan

BERBAGI

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Skorsing dari Dekan Fakultas Hukum UMI Muhammad Syarif Nuh kepada dua mahasiswa Fakultas Hukum UMI Fikram Maulana (2014) dan Andi Fajar Agus Gunawan (2015) Rabu (5/3/2018) lalu ternyata berbuntut panjang.

Pasalnya, sejumlah mahasiswa menilai, jika putusan Skorsing atas dalih Pelanggaran Tata Tertib kampus tidak sesuai dengan peraturan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI)

BACA: Diskorsing, 2 Mahasiswa Hukum UMI Siap Tempuh Jalur Hukum

Salah satunya dari Ketua UKM Unit Penerbitan dan Penulisan Mahasiswa (UPPM) UMI. Parley, menyebutkan, ia menilai mekanisme dalam keputusan skorsing kepada dua mahasiswa Fakultas Hukum UMI itu tak sesuai dengan peraturan UMI sendiri yang membahas tentang sanksi tersebut.

“Pertama di pasal 138 Bagian 4 Tentang Sanksi, dalam Statuta UMI, mekanisme sanksi yang didapat mahasiswa dalam lingkup UMI diatur itu dalam peraturan Universitas,” ungkap Parley, Sabtu (10/3/2018).

BACA: UMI Klaim Skorsing 2 Mahasiswa Untuk Beri Efek Jera

Sedangkan, dalam Peraturan Akademik (Peraturan Universitas) kata Parley, jika menggunakan logika surat skorsing tersebut, bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum UMI merupakan pelanggaran ringan.

“Ini kan masuk kategori pelanggaran ringan karena hanya dianggap mengganggu tata tertib kampus,” Lanjut Parley.

Lanjut Parley, sesuai yang diatur dalam Bab 8 pasal 52 ayat 1 tentang tentang pelanggaran Akademik, baginya telah diatur terkait jenis pelanggaran tang terbagi atas 3 yakni ringan, sedang, dan berat.

Sementara itu, Parley menuding aksi demonstrasi tersebut hanya melanggar tata tertib, dengan ancaman peringatan berupa lisan maupun tulisan hingga 3 kali.

BACA: Mahasiswa UMI Menebar Mimpi Di Pelosok Kabupaten Maros

“Soal skorsing itu masuk dalam kategori pelanggaran sedang.  Sementara yang dilakukan oleh teman kami itu hanya masuk kategori pelanggaran ringan dengan ancaman peringatan diatas, tapi itu kemudian tidak dijalankan oleh pihak Fakultas Hukum,” Imbuh Parley.

Menurutnya, logika dalam surat skorsing dari Dekan Fakultas Hukum Umi tidak sesuai dengan peraturan kamous Umi.

“Jadi secara tidak langsung pak Dekan yang melanggar peraturan UMI,” Tegasnya.

Parley lalu menggambarkan, peraturan UMI sesuai dengan yang di dalam Buku Peraturan Kampus yang dikuatkan melalui statuta UMI.

“Sesuai dengan peraturan UMI, misalnya pelanggaran ringan, adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar tata tertib kampus Islami, ini yang dilanggar oleh mereka (dua mahasiswa), dan bukan penggaran sedang dengan sanksi skorsing,” tukas Parley.

Sedang, Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tindakan atau pelanggaran yang bersifat administratif seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan berkas administrasi, akademik, dan atau perusakan sarana atau prasaarana milik UMI.

“Nah pelanggaran ini baru bisa mendapat sanksi kategori ringan dengan skorsing, tapi mahasiswa tersebut tidak melalukan ini,” Imbuhnya.

Lebih jauh, Parley menilai, pihak Fakultas Hukum UMI, dalam kasus Skorsing ini,  sangat otoriter dan anti kritik.

“Masalanya yang terjadi adalah saat Demo tanggal 1 Maret kemarin dalam aula Hidjaz yang ada bukan hanya penjelasan persoalan anggaran tapi yang ada juga adalah ancaman skorsing memang,” tutup Parley.

Penulis : Agus Mawan

loading...