Pansus Penyertaan Modal Bank Sulselbar Bahasan Gambaran Umum

BERBAGI

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM –Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Sulselbar gelar rapat pembahasan gambaran umum bersama Direksi Bank Sulselbar, di ruang Badan Anggaran DPRD Kota Makassar senin (12/3/2018)

Ketua Pansus Penyertaan Modal PT Bank Sulselbar, Syamsuddin Kadir menuturkan dewan sudah mengusulkan penyertaan modal ini ditambah dari sebelumnya sebesar Rp 17 Milliar menjadi Rp 100 Milliar untuk lima tahun anggaran menginggat deviden yang disetorkan kepemerintah sangat sedikir jika hanya mengandalkan modal awal.

“Untuk penambahan modalnya kita akan menyerahkan ke pemkot sebesar Rp 100 Milliar dengan rincian deviden yang disetorkan ke pemkot bisa mencapai Rp 20 milliar per tahun selama lima tahun anggaran,” jelasnya.

Legislator Fraksi Golkar ini menambahkan dengan adanya penambahan modal tersebut dapat menumbuhkan modal dari PT Bank Sulselbar dan menjadi bank yang bisa di andalkan untuk pengkreditan ASN di Sulsel.

“Ini sangat menarik dengan jumlah penyertaan modal pemkot ke PT Bank Sulselbar hanya sebesar Rp 17 Milliar sebelumnya untuk lima tahun anggaran sedangan PT Bank Sulselbar hanya bisa menyerahkan deviden sebesar Rp 7 Milliar”

Anggota Komisi C tersebut berharap dengan pertumbuhan bank sulsel semakin bagus sudah bisa mendapat 20 milyar lebih pertahun, yang nantinya akan dibahas nanti rapat pemegang saham untuk pembahasan devidennya

“Dengan adanya penambahan itu semoga PT Bank Sulselbar bisa di posisi ketiga dari sulsel. semoga pertumbuhan dengan penambahan modal ini bisa menambah deviden yang disetorkan ke pemkot bisa mencapai Rp 20 Milliar pertahun”jelasnya

Beliau menambahkan untuk selanjutnya akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat terkait perda yang  sementara dirancang. Jadi untuk saat ini hanya bahas gambaran umum

“Setelah kita bahas pasal per pasal kita akan tetap konsultasikan ke pemerintah pusat. Kita akan ikutkan bank sulselbar ke kunjungan kerja nanti supaya kita bisa bahas kembali ke pemerintah pusat” tutupnya

Turut hadir dalam rapat, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah kota Makassar Suwiknyo dan Bagian Hukum pemerintah kota Makassar.

loading...