LBH Makassar Kecam Sikap Bebal Hukum Rektor Universitas Islam Makassar

BERBAGI
LBH Makassar

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mengecam sikap arogansi Rektor Universitas Islam Makassar (UIM) yang tidak bersedia menjalankan perintah eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Nomor : 03/Pen.Eks./G/PTUN.Mks., tertanggal 14 Maret 2018.

Hal ini menurut Advokat Publik LBH Makassar-YLBHI, Edy K. Wahid adalah bentuk pembangkangan hukum secara nyata, merendahkan kewibawaan pengadilan, serta sebuah bentuk penyimpangan terhadap prinsip negara hukum.

Di sisi lain, menurut Edy, rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi seharusnya memposisikan diri sebagai pendidik mahasiswa dengan pendekatan dialog yang menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), bukan malah mempertontonkan sikap arogan.

BACA: Polda Sulsel Minta Maaf Soal Insiden Kekerasan Jurnalis

“Sebagai pejabat publik, Rektor UIM juga harus memberikan pendidikan ke publik untuk membangun kesadaran hukum. Bukan sebaliknya, mempertontonkan sikap yang tidak menunjukan kesadaran maupun kepatuhan hukum,” tegas Edy.

Lanjut Edy, surat ini dikeluarkan karena sebelumnya, rektor sebagai pihak yang kalah, tidak beritikad baik mematuhi secara sukarela putusan PTUN Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Adapun amar putusan yang dimaksud, Edy menjelaskan, menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa SK Rektor UIM Nomor 863/UIM/Skep/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Mahasiswa Fakultas Teknik UIM sepanjang atas nama Bakrisal Rospa,dan Henry Foor J.

Selain itu, pada nomor 2, berbunyi mengembalikan Para Penggugat (Bakrisal Rospa dan Henry Foor J.) pada kedudukan semula sebagai mahasiswa UIM.

“Akan tetapi, hingga saat ini Rektor UIM tetap tidak mengindahkan surat penetapan eksekusi tersebut,” sela Edy.

Dalam pernyataan kecaman ini, LBH Makassar bersama Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sul–sel mendesak Rektor UIM agar segera menjalankan surat penetapan eksekusi putusan PTUN Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kendati demikian, jika rektor tetap tidak mengindahkan surat penetapan eksekusi tersebut, maka mereka akan melaporkan kisruh ini kepada Presiden R.I.

“Langkah ini untuk memberikan sanksi tegas kepada Rektor UIM sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tutup Edy.

Penulis : Agus Mawan

loading...