Perda Retribusi Jasa Usaha, Pemprov Target Rp22 Miliar

BERBAGI
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Tautoto/ SULSELEKSPRES.COM/ M. SYAWAL

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Adanya perubahan wewenang yang beralih ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Membuat, Pemprov Sulsel berencana akan merubah Peraturan Daerah (Perda) No 1/ 2012 tentang retribusi jasa.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Tautoto, mengatakan bahwa adanya rencana perubahan tersebut dikarenakan beberapa pengalihan wewenang yang selama ini dipegang oleh kota/kabupaten kini menjadi tugas pemprov.

“Ada aturan baru dari pusat yang dicabut dan ada juga yang bertambah,” katanya, usai menghadiri acara workshop rencangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, di Hotel Clarion, Rabu (16/5/2018).

Tautoto menyebutkan, sebelumnya retribusi terminal itu dibebankam ke kabupaten/kota. Namun, sekarang menjadi wewenang dari pemerintah provinsi. Retribusi rusunawa juga sebelumnya belum ada sekarang sudah ditambah.

Lanjutnya, setelah acara workshop tersebut pihaknya akan membicarakan hal itu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel unutk dibahas.

“Setelah selesai dibuatkan perda kami akan lanjutkan dengan membuat peraturan gubernur. Dan dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat,” ungkapnya.

Perubahan ini kata dia, juga memungkinkan retribusi jasa usaha akan meningkat cukup tinggi. Jika ditahun sebelumnya pemerintah hanya mampu mencapai Rp18 miliar per tahun makan dengan perubahan ini pihaknya menargetkan hingga Rp22 miliar.

Penulis: M. Syawal

loading...