Pascapenetapan KPU, Danny: Presiden Harus Turun Tangan

BERBAGI
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Moh Ramdhan "Danny" Pomanto-Indira Mulyasari (Diami).Foto (Muh.Adlan/sulselekspres.com)

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pascaputusan Diskualifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar terhadap pasangan Daany Pomanto- Indira (DIAmi),pihak KPU belum mengeluarkan SK baru terkait penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

‘’Kalau KPU Makassar belum keluarkan SK baru itu berarti tidak ada Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Sebab SK 64 telah batal. Dengan demikian Pilwali Makassar akan bertarung kotak kosong lawan kotak kosong,” tambah kandidat petahana, Moh Ramdhan Danny Pomanto.

Menurut Danny, ini bahaya bagi demokrasi di Indonesia. Sebab demokrasi di Makassar sudah tidak sehat lagi. ‘’Dan ini tidak bisa dibiarkan. Presiden sudah harus turun tangan,” tegas Danny.

Sekadar diketahui, putusan Panwaslu nomor 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 yang diputuskan, Minggu (13/5/2018).

‘’Sekarang ini tidak ada pasangan calon di Pilwali Makassar. Yang ada, dua kotak kosong yang bakal bertarung. Kenapa? karena SK nomor 64 yang menetapkan Appi-Cicu sebagai satu-satunya pasangan telah dibatalkan,” tandas kuasa hukum paslon Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi), Dr Djamaluddin Rustam, pada jumpa pers di kediaman paslon nomor urut 2 di Jalan Amirullah, Kamis (17/5/2018).

Baca juga:

KPU Kota Makassar Tetap Berpedoman Pada Putusan MA

DIAmi Laporkan KPU Makassar ke DKPP RI

Kuasa Hukum DIAmi Ancam Pidanakan yang Halangi “Danny” Maju di Pilwalkot

Di sisi lain, kata dia, KPU Makassar juga jelas-jelas tidak menjalankan putusan Panwas yang juga mengikat. Mungkin saja karena ada tekanan, ataukah KPU dalam mengambil keputusan hanya menggunakan analogi bukan fakta hukum.

Sementara Tim hukum DIAmi lainnya, Adnan Buyung Azis, mengatakan, sesuai perintah Undang-undang, sebenarnya KPU wajib menjalankan putusan tersebut karena menyangkut sengeketa dan penyelenggara Pilkada.

Tetapi KPU ternyata menggunakan SK 64 yang nyata-nyata sebelumnya telah dinyatakan gugur usai panitia musyawarah sengketa Pilkada Makassar menerima gugatan pasangan DIAmi lewat Panwaslu dan sesuai UU Perbawaslu No 15.

” Ibaratnya sekarang adalah status quo, tidak ada posisi menang. Karena SK 64 itu sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, kok mereka (KPU) mau gunakan, berarti semua kandidat batal dong. Jadi sebaiknya KPU terbitkan SK penetapan yang baru untuk kedua kandidat, kalau KPU paksakan itu cacat demi hukum,” jelasnya.

Penulis: Muhammad Adlan

loading...