Dari 6,7 Juta, Tersisa Ratusan Penduduk yang Belum Punya Hak Pilih

BERBAGI
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh saat memberikan keterangan pers/ KEMENDAGRI.GO.ID

JAKARTA, SULSELEKSPRES.COM – Dari 6,7 juta pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu yang lalu, kini tersisa 161.024 pemilih.

Bisa karena memang belum merekam data KTP-el, atau karena elemen data penduduk yang bersangkutan tidak sinkron pada saat pemutakhiran.

Penyusutan jumlah tersebut setelah dilakukan sonkronisasi data Pilkada 2018 Tahap II antara Kementerian Dalam Negeri dengan KPU.

“Dari hasil sinkronisasi data Pilkada 2018 Tahap II, hingga saat ini masih terdapat 161.024 pemilih yang tidak bisa tersanding karena keterbatasan elemen data,” ungkap Zudan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/05/2018), dilansir dari situs resmi kemendagri.go.id.

Rapat RDP di antaranya dihadiri Ketua KPU Arief Budiman didampingi sejumlah anggota KPU lainnya. Hadir pula Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dan anggota KPU Fritz Edward Siregar. Rapat itu sendiri dipimpin Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali.

Dari hasil pemutakhiran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebelumnya menemukan 6,7 juta pemilih belum memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2018. Data tersebut berdasarkan pengakuan penduduk saat pelaksanaan Coklit serentak belum lama ini.

Sementara angoota KPU Viryan mengaku optimis persoalan data pemilih akan segera dituntaskan. Pasalnya progres penyusutan pemilih terus meningkat dari yang awalnya mencapai 6,7 juta hingga tersisa ratusan.

Penyusutan itu juga menuai apresiasi oleh salah satu anggota Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman. Mantan Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar itu optimis bahwa persoalan akan data pemilih akan segera tuntas.

“Seperti yang disebut Dirjen Dukcapil, saat ini masih terdapat 161.024 pemilih yang belum klir. Kami berharap persoalan ini bisa segera dituntaskan,” harapnya.

loading...