Bacaleg Mantan Napi Koruptor, Jokowi Persilakan Ajukan Gugatan ke TUN

BERBAGI
Presiden RI, Joko Widodo

PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), menanggapi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Tahun 2019 mendatang.

Salah poin yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 Huruf G mengatakan, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BACA JUGA: 
Kolom Kosong Makassar Jadi Sorotan Nasional, Presiden Jokowi Kunjungi Sulsel
Mantan Bandar Narkoba Jangan Mimpi Jadi Caleg
Resmikan PLTB, Jokowi: Saya di Sidrap Tapi Seperti di Belanda

Terkait hal itu, Jowoki mengungkapkan, pihaknya mempersilakan bagi pihaknya yang keberatan atau tidak tidak menerima hal tersebut, untuk mengajukan gugatan ke Tata Usaha Negara (TUN). Karena, kata dia, Undang-undang memberikan kewanangan kepada KPU untuk membuat Pertauran KPU.

“Jadi, jika ada pihak yang tidak puas dengan aturan dan ingin memperbaiki aturan yang dibuat KPU, maka bisa mengajukan gugatan ke TUN. Karena, peraturannya sudah dibuat oleh KPU,” ungkap Jokowi, beberapa waktu lalu, saat melakukan kunjungan kerja di Parepare, Sidrap, dan Wajo.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. PKPU tersebut yang akan menjadi pedoman KPU, dalam melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

loading...