Nilai Sistem PPDB Amburadul, ACC Minta Kadis Pendidikan Bertanggung Jawab

BERBAGI
Peneliti Badan Pekerja Sulawesi Anggareksa/ IST

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM — Anti Corruption Committee (ACC), menilai bahwa pelaksanaan penerimaan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Dinas Pendidikan Sulsel amburadul.

Staf Peneliti ACC, Anggareksa, mengatakan bahwa sistem yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 menimbulkan beberapa masalah hingga banyaknya keluhan dari orangtua siswa.

Penggunaan sistem yang membuka membuka 5 jalur PPDB SMA (Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur akademik, jalur prestasi, dan jalur khusus) dan 4 jalur PPDB SMK (Jalur Afirmasi, Jalur akademik, jalur prestasi, dan jalur khusus) tersebut kurang sosialisasi.

BACA JUGA: 
Ombudsmen RI tak Temukan Pelanggaran, PPDB Sulsel Masih Terbaik
LBH Makassar Sarankan Polda Bentuk Tim Penyidik Pidana Korupsi Lestari Maju
ACC Minta Inspektorat Usut Dugaan Penyelewengan Tanggungjawab Di Sistem PPDB

“Masih banyak orang tua calon siswa yang belum mengetahui mekanisme, tata cara dan proses seleksi yang dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi sulsel,” katanya, Selasa (10/7/2018).

Menyebabkan banyak kebingungan dan kesalahan proses pendaftaran yang dilakukan oleh calon orang tua siswa. Minimnya sosialisasi/informasi soal pendaftaran, persyaratan, proses seleksi, dan daya tampung sekolah juga menjadi kendala bagi para orang tua siswa yang ingin mendaftar.

“Ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018, pasal 3 ayat (3) huruf a,b dan c,” jelasnya.

Padahal dalam undang-undang dinyatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan.

Minimal informasi PPDB paling sedikit terkait persyaratan, proses seleksi, dan daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar.

“Kadis Pendidikan adalah pihak yang paling bertanggungjawab sehingga harus memberikan klarifikasi terhadap pelaksanaan PPDB SMA yang tidak transparan dan amburadul,” tegasnya.

loading...