LKBHMI Gowa: Stabilitas Rupiah Adalah Tanggung Jawab Bersama

BERBAGI

GOWA, SULSELEKSPRES.COM – Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Gowa Raya, menyerukan bahwa pemerintah sebaiknya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, untuk merespon pelemahan rupiah atas dollar AS. Inti dari PERPU memberi kewenangan BI untuk mengawasi dan mengontrol devisa dan bukan hanya mencatat devisa.

Pengaturan itu tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini, di mana setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa namun
harus ada ketentuan dalam PERPU tersebut untuk menukar devisa hasil ekspor ke rupiah, ujar. ” Ujar Nurul Fajar Alamsyah selaku Direktur Administrasi LKBHMI.

Lebih lanjut, Nurul Fajar Alamsyah memandang bahwa, selain menerbitkan PERPU Pemerintah juga perlu membuat regulasi yang mengharuskan penggunaan mata uang rupiah pada wilayah-wilayah tertentu , misalnya, turis lokal dan terutama turis mancanegara akan menggunakan rupiah dalam setiap transaksinya”.

Ditemui di tempat terpisah, Muhaimin Malaba selaku Direktur Eksekutif LKBHMI menghimbau kepada semua kalangan baik pelaku usaha dan masyarakat umum untuk turut andil dalam perbaikan negara, karena stabilitas rupiah adalah tanggung jawab bersama, dibutuhkan kekompakan dan aksi nyata seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk mengatasi pelemahan ini. bukan mencari kambing hitam dengan menyalahkan beberapa pihak.

“Tetap berfokus pada kegiatan transaksi ekonomi dalam negeri serta tidak perlu terganggu hiruk pikuk politik dalam negeri menjelang masa pemilihan umum (Pemilu) presiden dan legislatif 2019. Menurutnya, akan banyak pihak yang mencari ketenaran di media massa untuk kepentingan pemilihan dari dampak pelemahan ini, semua akan cari nama untuk beragam kepentingan.” tutupnya

 

Penulis: Muhammad Adlan

loading...