MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) kota Makassar, Iman Hud, mengeluhkan penanganan Covid-19 di kota Makassar, khususnya pada momentum jelang Pilwali Makassar 2020 ini.
Pasalnya, momentum Pilwali ini banyak pihak yang membuat agenda tertentu yang sifatnya mengumpulkan banyak orang dan menyebabkan kerumunan dalam skala besar, khususnya pada momen pendaftatan di KPU Makassar awal bulan ini.
Menurut Iman, proses pengaman dan penertiban massa pendukung bakal calon sangat dilema. Sebab, jika tindakan tegas dilakukan, maka berpotensi menimbulkan gesekan yang bisa menyebabkan konflik.
“Kita ini kan dilema juga. Kita mau tindak tegas, tapi itu berpotensi menimbulkan konflik. Sementara kita kan tidak mungkin mau bergesekan dengan masyarakat. Tugas kita mengedukasi,” jelas Iman.
Lebih lanjut Iman mengatakan, potensi munculnya klaster baru di Pikwali ini cukup besar. Sebab massa berkumpul dan berdesakan tanpa memperhatikan protokol kesehatan.
Terlebih lagi, sejumlah elit yang tergabung dalam tim pasangan calon sudah ada yang terjangkit Covid-19. Dengan begitu, potensi penularan kepada sesama pendukung tentu sangat besar.
Munculnya klaster baru di Pilwali Makassar 2020 ini sudah mulai terlihat. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan jumlah pasien yang dinyatakan positif, juga peningkatan angka R dari 0,9 naik di atas angka 1.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Pakar Epidemologi Universitas Hasanuddin (Unhas), Ansariadi, saat mengisi materi dialog Coffee Moorning Humas Pemkot Makassar, Rabu (9/9/2020).
Menurutnya, ada peningkatan 136 kasus sejak masuk Bulan September ini. Hal ini diprediksi menjadi bagian dari kelengahan masyarakat dan pemerintah yang mulai terlena dengan isu menuju New Normal.
Jika hal ini tidak diantisipasi, maka peningkatan jumlah kasusnpenularan Covid-19 diprediksi akan terus meningkat. Dengan begitu, Ansariadi berharap masyarakat bisa kembali mematuhi protokol kesehatan sebelum pemerintah terpaksa menerapkan PSBB jilid IV.
“Di awal September ini ada 136 peningkatan kasus. Bisa jadi ini karena warga mulai terlena dengan isu New Normal,” jelas Ansariadi.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika masyarakat terus bandel tidak mau mematuhi protokol kesehatan, bisa jadi Makassar bakal kembali menjadi zona merah bahkan zona hitam.
“Saya tidak berani mengatakan bakal jadi zona merah. Tapi kalau masyarakat terus bandel, tidak patuh protokol kesehatan, zona hitam pun bisa terjadi,” jelasnya.
Menyoal kerumunan massa yang terjadi pada momentum Pilwali Makassar 2020, khususnya pada saat pendaftaran bakal pasangan calon di KPU Makassar awal bulan ini, Ansariadi hanya bisa menyayangkan. Sebab dirinya tidak nisa berbuat banyak atas hal tersebut.
