MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr. Aswar Hasan mengkritik tim transisi bentukan Gubernur terpilih Sulsel, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman.
Hadirnya tim transisi disebut pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum kuat, sehingga segala keputusannya tidak bersifat direc instructif.
“Tidak menutup kemungkinan praktik Tim Transisi untuk Pemprov Sulsel bisa berimplikasi tidak sehat, terutama jika kemudian menimbulkan aroma antara kecemasan dan harapan bagi pejabat ASN di lingkup Pemprov dalam kaitan Promosi dan mutasi pejabat, sebagaimana yang lazim dilakukan di awal masa jabatan kepala daerah terpilih,” demikian kritik Aswar Hadan yang dia tuangkan dalam sebuah tulisan (29/7/2018).
BACA JUGA:
Soal Penyegaran Pemprov, Nurdin Abdullah: Sebaiknya Jangan Risau
Penyegaran Pejabat Pemprov Sulsel Akibat Netralitas di Pilgub?
Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Prioritaskan Pembangunan Luwu Raya
Kekuatiran adanya intervensi tim transisi terhadap penjabat gubernur tak terhindarkan. Terlebih setelah adanya informasi yang menyebut kalau Wakil Gubernur terpilih Andi Sudirman sudah pernah memimpin rapat bersama para pimpinan OPD.
Baca: Penyegaran Pejabat Pemprov Sulsel Akibat Netralitas di Pilgub?
Baca: Diserang Isu Dinasti Politik, Fathul Nurdin: Tidak Mungkin
“Saat ini, pejabat Gubernur Sulsel Dr.Soni Sumarsono sedang akan melakukan lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi jabatan di lingkup Pemprov. Hajatan Pejabat Gubernur tersebut, langsung di ributkan oleh anggota Tim Transisi. Pertanyaannya, apa urusannya Tim Transisi dengan pergantian Pejabat di lingkup Pemprov oleh Pejabat Gubernur yang memang diberi hak untuk itu?,” urai Aswar yang juga dosen komunikasi tersebut.
Berikut tulisan lengkap Aswar Hasan soal kritiknya terhadap tim transisi Nurdin Abdullah:
