MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Instruksi Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah untuk melakukan zonasi guru kepada Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo, menjadi topik diberbagai pemberitaan. Ketua Umum, Muhammad Ramli Rahim, IGI akhirnya angkat bicara.
Menurut Ramli, sambutan Gubernur Sulsel, saat menjadi Irup tentu saja menjadi ramai, karena tersirat pesan politis.
“Tapi menurut saya ini hal biasa, masalah pendidikan kita sudah akut, penuh masalah dengan berbagai tarikan kepentingan, baik internal dunia pendidikan maupun diluar dunia pendidikan,” ujar Ramli kepada Sulselekspres.com, Rabu (12/9/2018).
BACA: Soal Zonasi Guru, Prof Tahir Kasnawi: Gubernur Sulsel Benar, Tapi
Apa yang dibahas NA saat itu, kata Ramli telah menjawab keluhan kepala sekolah yang jarak antar rumah dan tempat tugasnya begitu jauh.
Namun, bukan berarti kebijakan Mendikbud yang melemparkan sistem Zonasi Guru untuk mengikuti sistem zonasi siswa, juga dapat diterapkan.
Mengapa? Menurut Ramli, ada sejumlah pertimbangan, seperti mayoritas guru yang biasanya berdomisili di kota, minimal di ibu kota kecamatan dan lebih banyak di ibu kota kabupaten dan provinsi, tentunya tujuan zonasi siswa yang menghilangkan kasta sekolah belum hilang.
BACA: Sistem Zonasi Dinilai Sulit, Komisi D DPRD Makassar Akan Kunjungi Kemendiknas
“Jika zonasi guru sama dengan siswa yang mendekatkan guru dengan sekolah tempat tugasnya, maka akan terjadi penumpukan pada titik tertentu dan kekosongan dititik lain terutama di daerah terpencil,” imbuhnya.
Belum lagi, lanjut Ramli, status guru saat ini masih belum merata. Guru, katanya secara garis besar memiliki status guru PNS, Guru Tetap Yayasan, dan Guru Honorer atau PTT.
“Status dan klasifikasi ini tidak merata disemua daerah di Indonesia. Maka tidak heran jika ada sekolah yang kelebihan guru PNS seperti SD IKIP Makassar dan ada guru yang hanya 1 orang guru PNSnya sekaligus merangkap jadi kepala sekolah seperti SDN Bonto Manai di Desa Laiya, Maros,” ungkap Ramli.
BACA: Cerita Ramli Rahim Kala Nurdin Abdullah Gunakan Uang Pribadi untuk Perjalanan Dinas
Tak hanya itu, kualitas guru juga menurut Ramli belum merata. Sebab, guru-guru terbaik selama ini, hanya menumpuk di sekolah-sekolah yang dianggap unggulan sebelum kebijakan zonasi siswa diterapkan.
“Dan (bahkan) dulunya banyak sekolah di daerah terpencil yang dijadikan sekolah buangan “guru anak jin”,”sambungnya.
Oleh itu, pertimbangan ini kata Ramli, harus menjadi acuan kebijakan penempatan guru dan kepala sekolah apalagi di daerah terpencil.
