MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar menggelar agenda rapat dengan pendapat (RDP) di ruangan komisi B, lantai satu Gedung DPRD kota Makassar.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, komisi B membahas soal aset dan hak kelola pemotongan hewan ternak di kota Makassar. Hal ini dibahas karena akan ada peralihan pengelolaan dari perusahaan daerah (Perusda) ke pihak Dinas Pertanian dan Peternakan (DP2) kota Makassar.
Sebelumnya, Pengelolaan penanganan pemotongan hewan di kota Makassar ditangani oleh Perusahaan Daerah (Perusda) dalam hal ini Rumah Potong Hewan (RPH). Tetapi pihak DP2 meminta agar pengelolaan tersebut dialihkan ke pihaknya.
Pihak Perusda sebenarnya sudah memiliki lokasi dan tempat RPH, hanya saja butuh renovasi karena memiliki beberapa penyusutan aset. Maka beberapa pembenahan dibutuhkan. Sementara pihak DP2 bersedia membangun UPTD berstandar nasional seperti di beberapa wilayah lain yang ada di Indonesia.
“Kami sudah punya poposal perencanaan pembangunan gedungnya. Itu sejak tahun 2017,” ujar Evi, perwakilan DP2 saat menyampaikan argumennya di ruang siidang komisi B, Senin (1/7/2019) sore.
Sementara pihak RPH, dalam hal ini diwakili oleh direktur operasional mereka, Ahmad Susanto, menyampaikan bawa dalam hal ini, ada tiga poin pokok yang haus dilaksanakan, yaitu dampak sosial, tingkat pelayanan, dan juga nilai ekonomi.
“Ya ini bukan persoalan tidak rela. Ini soal regulasi. Kan ada tigal hal yang harus diperhatikan, Sosial, Pelayanan, dan tentu nilai ekonominya. Kami punya 330 karyawan yang harus diperhatikan. Tapi kita tunggu saja keputusan dari dewan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak komisi B DPRD kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Hasanuddin Leo, meminta kepada kedua pihak untuk melengkapi berkas-berkas beserta keperluan presentase.
“Ya kami cuma mau yang terbaik saja. Makanya kami akan kaji studi Ilmiahnya, sembari kita beri mereka waktu ntuk melengkapi hal-hal yang kurang. Jadi nanti di hari Jumat mereka akan presentase. Kita ambil yang terbaik saja, karena tidak bisa satu hal dikelola dua pihak. Itu pemborosan anggaran,” ungkap Leo.
