BONE, SULSELEKSPRES.COM – Kementerian Pertanian Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan bekerjasama dengan Anggota Komisi IV DPR RI, menggelar Bimbingan Teknis Strategi Pengamanan Produksi Tanaman Pangan yang berlangsung di Helios Hotel, Jalan Langsat, Kota Watampone, Kamis (8/2/2024).
Mewakili Kementan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Lilik Retnowati selama ini bermitra dengan Andi Akmal Pasluddin mengatakan pada tahun 2024 tidak ada impor beras dan pengusulan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten sampai provinsi dan komitmen kementerian mengenai ramah lingkungan karena hama merajalela sehingga pengendalian serta tingkat kerawanan penyakit tanaman.
“Ayo kita mulai pengendalian hama penyakit yang ramah lingkungan dengan menggunakan pestisida nabati dan hayati,” kata Lilik.
Lanjut, kata dia, mengenai iklim ekstrim yang luar biasa, akan tetapi adanya bantuan pompa air dari kementerian yang harus ada sumber mata air ke lahan sawah agar tidak kekeringan supaya tanaman yang sudah ditanam tidak mengalami kematian. Kiranya tanaman bisa bertahan dan menanam sampai empat kali untuk peningkatan kesejahteraan petani.
Legislator Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin terus menyuarakan dan selaku Anggota Banggar DPR RI akan mengawal dan mengawasi anggaran pupuk subsidi pertanian karena kita tidak makan tanpa petani, kalau petani sejahtera negara kita kuat.
“Sebagai Wakil Rakyat di DPR bukan sekedar datang, duduk, duit tapi apa kontribusi bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa ada wakil kita di pusat. Berbicara pembangunan maka yang paling utama pertanian 80 persen dan paling besar pekerjaan petani dan nelayan,” tegas AAP.
“Berharap kepada Kementerian dan Dinas Pertanian agar petani dibantu masukkan di RDKK agar mudah mendapatkan pendistribusian pupuk subsidi, kalau sebelumnya 3 zak per hektar kami usulkan dinaikkan menjadi 7 sampai 9 zak per hektar,” harapnya.
Masih kata Andi Akmal, menurutnya, produksi petani tidak jalan kalau pupuk tidak ada tersedia makanya petani harus dibantu, apalagi anggaran subsidi pupuk tahun ini 40 triliun. “Mari kawal dan awasi bersama bagaimana meminta perhatian terhadap penambahan alokasi pupuk, jangan petani kesusahan sementara negara royal,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) juga menggelar kegiatan pendampingan, perlindungan dan pemberdayaan Nelayan (Bakti Nelayan).
Dengan bekerjasama Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin didampingi Tenaga Ahlinya Andi Haeril Adfa yang juga mewakafkan diri maju di Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Dapil 7 Kabupaten Bone.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir perwakilan KKP yang diwakili oleh Kepala Pelabuhan Untia, Iswandi Rahman. Bahkan, hadir pula perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Bone.
Yusnadi
