SUNGGUMINASA, SULSELEKSPRES.COM – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, menghadiri acara Sosialisasi Angkatan Ke-II Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sulawesi Selatan, di Ballalompoa Ballroom Hotel Harper Makassar, (9/5) pagi.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerjasama dengan Polda Sulselbar resmi dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Tautoto Tanaranggina.
Irwasda, KBP Robert Haryanto selaku Ketua pelaksana Unit Pemberatasan Pungli (UPP) Prov Sulsel, mengatakan bahwa reformasi hukum merupakan salah satu agenda strategis yang terus didorong oleh pemerintah.
“Ini dibuktikan pada tahap pertama pemerintah menetapkan pemberantasan pungli sebagai bagian dari gerakan reformasi hukum. Salah satu langkah konkrit yang diambil pemerintah dengan menetapkan peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungutan liar (Pungli),” jelasnya.
Tak hanya itu, keteladanan UPP didaerah diharapkan mampu melakukan upaya yang lebih efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat pungli menjadi momok di kehidupan keseharian masyarakat terutama pada sektor sektor pelayanan publik.
“Melalui sosialisasi ini diharapkan mampu membangun gerakan anti pungli serta mendorong disetiap sektor untuk terus meningkatkan sistem pelayanan yang profesional dan efektif, didukung fasilitas tekhnologi dengan Sumber Daya Manusia yang mumpuni” ujarnya dihadapan peserta sosialisasi UPP ini.
Sementara, Sekprov Sulsel mengatakan bahwa sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dilaksanakan seiring makin intensifnya pemerintah dalam memberantas pungli dan korupsi didaerah.
“Kualitas palayanan publik yang bebas dari pungli dan korupsi masih terus menjadi sorotan tajam banyak pihak, olehnya itu, pencegahan mesti dilakukan secara sistematis dan komperensif dengan nilai dasar yang berpusat pada penguatan integritas di sektor pelayanan agar dapat merubah mainsed masyarakat terhadap pelayanan publik,” tutur Tau Toto.
Diwaktu yang sama, Bupati Gowa sangat setuju dengan sosialisasi yang diadakan pemerintah prov Sulsel.
Menurutnya kegiatan ini sebagai upaya pemerintah untuk menekan pemberantasan pungli dan menghilangkan akar budaya tindakan pemungutan liar dalam pelayanan publik di Indonesia, terkhusus di Sulsel.
“Dengan adanya kegiatan ini, kedepannya semua sektor yang bergerak dibidang pelayanan publik mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih berhati-hati, jangan sampai terkena OTT yang bisa mencoreng nama baik instansi,” kata Bupati termuda di KTI ini. (VV)
