MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulsel mendesak Ketua Umum DPP partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menggelar Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Sulsel.
Hal ini disampaikan puluhan anggota AMPG saat menggelar aksi demonstrasi di Sekretariat DPD I Golkar Sulsel Jalan Botolempangan, Makassar, Senin 21 September 2020.
Kordinator Lapangan (Korlap), Rahmad Azhari saat menyampaikan tuntutannya mengaku kecewa dengan cara dan sikap Taufan Pawe sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulsel terpilih pada Musda 6 Agustus lalu di Jakarta.
“Ketua terpilih (Taufan Pawe) sama sekali tidak mampu melakukan rekonsiliasi internal Golkar Sulsel dan tidak bisa membesarkan Partai Golkar di Sulawesi Selatan,” kata Rahmad saat orasi yang dilakukan dengan membakar ban bekas.
Ia menuturkan Taufan Pawe sejak terpilih melalui Musda ke X telah diperintahkan membentuk kepengurusan selama 1 minggu bersama 4 formatur lainnya. Akan tetapi, hingga terhitung 44 hari ini komposisi personalia kepengurusan belum juga rampung.
“Kami melihat bahwa Ketua terpilih hanya berjalan sendiri dalam penyusunan struktur pengurus Golkar Sulsel tanpa melibatkan formatur diantaranya Perwakilan DPP, Perwakilan DPD II dan Perwakilan Hadta Karya sesuai dengan amanah Musda Golkar Sulsel,” tegasnya.
“Hal ini mengakibatkan ketua terpilih tidak memiliki itikad baik untuk segera menyelesaikan komposisi kepengurusan Partai Golkar Sulsel,” paparnya.
Maka dari itu, kader muda partai Golkar menegaskan meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) ketua Partai Golkar Sulsel dan melaksanakan Musda kembali untuk
memilih ketua dan ketua Formatur yang tepat untuk memimpin Partai Golkar Sulsel.
“Kami menolak usulan SK kepengurusan Golkar Sulsel yang tidak pernah dibahas bersama Fortamur,” katanya dengan menegaskan.
Pihaknya juga meminta Taufan Pawe agar melakukan rekonsiliasi internal formatur Golkar Sulsel dan merampungkan Struktur Pengurus DPD Golkar Sulsel bersama seluruh Formatur sesuai keterwakilan guna menyelesaikan kisruh kepengurusan.
