“Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2017, yang harus dialokasikan kembali dalam Perubahan APBD Tahun 2018 untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), DAK dan kegiatan lanjutan lainnya,” imbuhnya.
Lebih jauh, untuk Alokasi belanja langsung tetap diprioritaskan pada urusan wajib pelayanan dasar. Seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat serta Urusan Sosial.
BACA: Pemprov Sulsel Gelar Penghargaan Saoraja AMPL
“Selain itu juga dalam rangka mendukung program kerja nyata yaitu, pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi
Komoditas Sulawesi Selatan, pembangunan infrastruktur yang menjangkau masyarakat desa terpencil, pembangunan Rumah Sakit Regional di enam wilayah dan ambulans siaga, birokrasi anti korupsi dan pendidikan masyarakat madani serta destinasi wisata andalan berkualitas internasional,” papar Sudirman.
BACA: BIMP-EAGA Friendship Games Undang Wagub Pimpin Delegasi Sulsel
Khusus penerimaan pembiayaan, kata Sudirman, dalam Rancangan Perubahan APBD ini menurun sebesar Rp 25,2 miliar lebih atau 11,60 persen dari proyeksi APBD Pokok 2018 sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun Anggaran 2017.
Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan mengalami penyesuaian sebesar Rp 10 miliar yang merupakan sisa pembayaran dari Pokok Utang yang telah lunas di Tahun 2018.
Sudirman juga menyampaikan, secara prinsip, rancangan ini lebih mengarah pada upaya penyempurnaan dan kesesuaian kebijakan pembangunan dengan tetap memperhatikan aspek ketersediaan sumber daya yang tersedia dalam upaya mendorong percepatan pembangunan.
“Semoga pertemuan ini menjadi momentum awal bagi kita membangun sinergitas dan harmonisasi dalam upaya mewujudkan Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter,” harapnya.
Sementara, Ketua DPRD Sulsel HM Roem, menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Sulsel yang cukup bagus selama ini, begitu juga pendapatan perkapita yang terus meningkat dan surplus pada produk pertanian yang mengembirakan karena adanya dukungan legislatif.
“Menggembirakan, karena tidak berdiri sendiri, tidak lepas dari peranan dan dukungan dewan juga karena sistem pemerintahan kita tidak berdiri sendiri. Sehingga legislatif, DPRD selalu mendukung kinerja gubernur,” ujarnya.
Meskipun, sikap kritis dewan dialamatkan ke provinsi, namun kata Roem hal ini bersifat membangun.
“Perlu dicatat, tidak ada konflik timbul antara eksekutif dan legislatif. Karena hubungan kerja yang bersifat kooperatif bukan konfrontatif,” pungkasnya.
