BONE,SULSELEKSPRES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, kembali menggelar rapat paripurna, pada Kamis, (26/11) malam.
Rapat paripurna tersebut dengan agenda penyampaian akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Bone tahun anggaran 2021.
Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan DPRD dalam rangka persetujuan terhadap Ranperda APBD Kabupaten Bone tahun anggaran 2021.
Umumnya, seluruh fraksi menyetujui Ranperda APBD Kabupatenm Bone. Namun, sejumlah catatan diberikan sejumlah Fraksi untuk dievaluasi.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone tahun anggaran 2021 disahkan melalui rapat paripurna DPRD, adapun total APBD yang disahkan mencapai Rp2 Triliun lebih.
Dalam sambutannya, Bupati Bone HA Fashar mengatakan, penyusunan APBD 2021 tetap mengacu pada Rencana Kerja Anggara (RKA). Adapun beberapa aspek yang sangat ditekankan, antara lain percepatan pemulihan ekonomi, kesehatan dan perlindungan sosial, peningkatan tata kelola pemerintah yang mendukung pelayanan publik berkualitas.
“Termasuk pengembangan ekonomi daerah, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dan sosial dasar lainnya, percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan pedesaan, pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik serta penciptaan iklim investasi yang kondusif,” katanya
Dikatakan Bupati Bone dua periode, termasuk penguatan reformasi birokrasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
Bupati Bone A Fashar juga menjabarkan, dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, beberapa hal yang harus dipenuhi berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD antara lain, pemenuhan Mandatory Spending di bidang infrastruktur daerah minimal 25 persen, bidang pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, serta alokasi dana desa 10 persen dari dana transfer pemerintah yang diterima kabupaten.
“Khusus pengawasan APIP 0,50 persen atau minimal 15 miliar dari total APBD serta pengembangan SDM ASN minimal 0,16 persen dari total APBD. Termasuk sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan singkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan program pembangunan Provinsi Sulsel,” kuncinya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Bintang Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andi Akhiruddin dalam pandangan fraksinya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone agar merevisi rencana pembangunan gedung perkantoran dan pengadaan kendaraan dinas beberapa intansi.
Pasalnya, kata dia, ini tidak relevan dengan Pemendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021 memprioritaskan pada pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.
“Kami sarankan Pemda Bone merevisi kembali rencana tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut Andi Akhiruddin, Fraksinya juga meminta agar rencana pengadaan Randis untuk Wakil Ketua DPRD Bone juga direvisi. Sebab ada ketidaksesuaian antara RKA dan Perbup Bone.
“Dalam Perbup kendaraan Wakil Ketua DPRD Bone berada 2200 CC sedangkan di RKA merencanakan 2500 CC. Kami sarankan agar ini juga direvisi kembali,” lanjutnya.
Sementaran pandangan akhir Fraksi Nasdem yang dibacakan Andi Muh Salam, meminta agar pembangunan jalan hotmix dialihkan menjadi pembangunan jalan betonisasi. Menurutnya, dengan pengalihan tersebut anggaran akan lebih efektif.
Ditambahkan Andi Muh Salam, setiap OPD harus memperhatikan kesejahteraan tenaga honorernya.
“Honorer yang bersentuhan langsung dengan penghasil PAD dan pelayanan public untuk ditingkatkan insentifnya,” ucapnya.
Tak hanya itu, realisasi pembangunan sirkuit pada tahun anggaran 2021 harus dipastikan. Kata dia, sirkuit menjadi sarana dan prasarana penyaluran talenta otomotif secara tepat. Mengingat Bone memiliki sejarah talenta balap dari generasi ke generasi.
Selain itu,dengan pembangunan sirkuit dapat stimulant dengan sektor pariwisata, perhotelan dan sebagainya.
