MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) mengaku takut mengambil keputusan layanan arus balik. Risiko kerugian dan kekecewaan pelanggan menjadi pertimbangan utama.
Bos PO Piposs, Basri Zain, mengakui hal itu. Saat ini, pihaknya hanya bisa menunggu keputusan pasti dari pemerintah terkait layanan arus balik.
“Kemarin kan ada kejadian, salah satu PO disuruh putar balik dan uang tiket penumpang dikembalikan 100 persen. Jangan sampai kita jual tiket dan kita temui kejadian yang sama, kan ruginya bertambah,” ujar Basri, Senin (16/5/2021).
Kejadian ini menjadi momok yang membuat perusahaan trauma. Sebab, jika hal ini mereka temui, selain kerugian akomodasi, aksi protes dari penumpang tidak bisa dihindari lagi.
“Kalau kejadian, kan kita rugi banyak. Ongkos solarnya, biaya sopir dan karyawan lainnya, belum lagi protes dari penumpang, pasti tidak bisa dihindari,” keluhnya.
Pemerintah sendiri telah menetapkan larangan mudik lebaran yang mulai berlaku sejak 6 Mei lalu sampai 17 Mei. Dengan begitu, Basri berharap, pemerintah bisa bersikap tegas terkait aturan yang sudah dikeluarkan.
“Ini ada kabar lagi diperpanjang sampai tanggal 24. Kita juga takut ambil keputusan, jangan sampai salah langkah,” jelasnya.
Terkait kerugian, Basri mengaku ada penurunan pendapatan sekitar 40 persen. Sebab, momen mudik lebaran dinilai jadi momentum ‘panen’ bagi mereka, ttetapi harus raib akibat kebijakan larangan mudik.
“Ada dua poin yang hilang, pertama momentum panen. Kalau hari biasa, penumpang hanya berkisar 60 persen. Jelang lebaran naik jadi 100 persen, jadi kita kehilangan yang 40 persen itu,” beber Basri.
Untuk poin kedua, berada di ranah penyesuaian kenaikan tarif. Dua hal ini yang dinilai hilang akibat larangan mudik. “Jadi yang hilang ya dua bahkan sampai tiga poin itu,” tutupnya.
Sejauh ini, Piposs sendiri melayani jasa angkutan nyaris ke seluruh kabupaten/kota di Sulsel, melalui Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), juga ke wilayah Sulawesi Barat lewat Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP).
“Hampir semua Sulsel dan juga Sulbar. Armada kita tidak sampai ratusan unit, hampir 50 armada saja, itu untuk semua layanan, AKDP dan AKAP,” jelas Basri.
