MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM -Gerakan Rakyat Untuk Buruh (Gerak Buruh) menggelar aksi demonstrasi didepan Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Senin (30/9/2019). Gerak Buruh merupajan gabungan beberapa organisasi buruh, mahasiswa dan masyarakat sipil.
Mereka menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Ketenagakerjaan, dan beberapa RUU lain yang dianggap bermasalah, seperti RUU Pertanahan, RKUHP, RUU Minerba.
BACA: Pimpinan DPRD Makassar Minta Staff Kompak Tanpa Ada Unsur Politik
Selain itu Gerak Buruh juga menolak hasil revisi UU KPK, karena dianggap telah melemahkan proses pemberantasan korupsi.
Perwakilan Gerak Buruh diterima oleh penerima aspirasi DPRD Sulsel. Menurut Koordinator aksi, Kusnadi bahwa tuntutan mereka sudah diterima oleh DPRD Sulsel.
“Tuntutan kita sudah diterima semuanya oleh DPRD Provinsi Sulsel,dan akan diteruskan ke DPR Pusat”, terang Kusnadi setelah perwakilan aksi keluar dari Kantor DPRD Sulsel.
BACA: Daftar ke NasDem, Cawalkot Makassar Iriyanto Sebut Punya Kesamaan Visi
Selain merespon soal RUU yang bermasalah, Gerak Buruh juga menanggapi situasi politik dan demokrasi Indonesia beberapa hari belakangan ini.
Berikut point tuntutan GERAK BURUH:
1. Tolak RUU Ketenagakerjaan
2. Tolak RUU Pertanahan
3. Tolak RUU KPK
4. Tolak RKUHP
5. Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
6. Tolak RUU Minerba
7. Segera revisi UU Pemilu dan Partai Politik
8. Tolak Kenaikan iuran BPJS
9. Cabut UU pajak daerah yang memberatkan pedagang kecil
10. Usut tuntas kasus meninggalnya 2 mahasiswa dan 1 pelajar selama aksi demonstrasi beberapa hari ini
11. Usut tuntas semua pelanggan HAM termasuk yang terjadi di Papua
12. Bebaskan tanpa syarat seluruh kawan kawan aktifis HAM yang di tangkap.
Gerak Buruh melihat bahwa persoalan kebijakan yang bermasalah ini, karena politik yang berkuasa lahir dari partai borjuasi.
“Kita harus membangun kekuatan politik sendiri, tidak ada jalan lain selain membangun Partai Politik Alternatif”, seru seorang orator, Tuti
Dalam spanduk aksi Gerak Buruh mengusung isu bersama yaitu ” Lawan Politik Oligarki dan Bangun Alat Politik Alternatif”.
Massa aksi Gerak Buruh meninggalkan lokasi Kantor DPRD Provinsi Sulsel pukul 15.00 wita.
Penulis: Muh. Ismail
