MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Makassar menegaskan akan meningkatkan pengawasan jelang pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Pilwali) Makassar 2020 ini.
Hal ini dilakukan untuk memastikan semua rangkaian Pilwali Makassar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih KPU Makassar baru saja menemukan data anomali yang tidak cocok dengan data yang diiliki oleh pemerintah kota Makassar.
Diketahui, KPU Makassar saat ini memiliki data penduduk sekitar lima ribu pemilih, sementara pihak Pemkot Makassar memiliki sekitar tujuh ribu. Hal ini kemudian dikoordinasikan KPU kepada Bawaslu dan Forkopimda kota Makassar, Jumat (12/6/2020).
Menanggapi hal tersebut, ketua Bawaslu kota Makassar, Nursari, mengatakan memang hal itu masih awal, teetapi pihaknya terus membangun komunikasi dengan pihak KPU demi mewujudkan Pilwali yang bersih.
“Jadi tadi itu kan masih data awal yang harus divalidasi. Sehingga data pemilih nanti bisa lebih bersih,” ujar Nursari kepada Sulselekspres.com, Jumat (1/6/2020).
Bagi Bawaslu perbedaan ini sangat krusial untuk menimbulkan kerawanan pelanggaran serta pemanfaatan data dalam melakukan pelanggaran pemilu. Sehingga Bawaslu Makassar akan memaksimalkan potensi jajarannya untuk mengawal proses coklit yang akan dilaksanakan oleh KPU.
BACA: Jelang Pilwali Makassar, Yusran Minta Camat dan Lurah Cek Data Base Warga
“Kami intens komunikasi dengan teman-teman KPU, untuk memastikan bahwa semua data nanti melalui proses yang sesuai dengan tatacara pemutakhiran data.”
“Misalnya tadi sudah ada upaya mensinkronkan semua data yang ada, baik Dukcapil, camat, serta lurah, yang nanti akan dilakukan pencoklitan oleh teman-teman KPU, yang kami pastikan akan dimaksimalkan pengawasannya,” terang Nursari.
Dengan begitu, Nursari akan terus berkomunikasi dan melibatkan Forkopimda dalam pemutakhiran data pemilih, agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang bisa memicu kerunyaman dalam Pilwali Makassar di (9/12/2020) mendatang.
“Tentu kita akan libatkan pemerintah setempat dalam pemutakhiran data. Mari kita wujudkan Pilkada yang legitimate dan berintegritas,” tutup Nursari.
