PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Bawaslu Kota Parepare meluncurkan pengawasan partisipatif untuk Pilkada Serentak 2024, di alun-alun kota Lapangan Andi Makassau Parepare, Sabtu, 21 September 2024.
Hadir Pj Wali Kota Parepare diwakili Sekda, Muh. Husni Syam, Forkopimda, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli beserta sejumlah jajarannya, Bawaslu Parepare beserta jajaran, KPU Parepare beserta jajaran, stakeholder, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun mengatakan kegiatan ini bagian dari sosialisasi tolak politik uang dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024. Dia berharap bersama-sama rekan-rekan media menyajikan informasi terkait tahapan pilkada.
Ia menyebutkan, keterbatasan personel Bawaslu dalam pengawasan, terutama dalam pengawasan politik uang.
“Informasi terkait politik uang ibaratnya angin. Terdengar kencang. Tetapi setelah kita telusuri sulit ditemukan. Karena itu, kita ajak keterlibatan masyarakat untuk melaporkan jika buktinya kuat,” katanya.
Dia pun menegaskan sanksi politik uang adalah pidana penjara paling rendah tiga tahun, dan denda Rp200 juta
“Kita harap bagaimana berangkat dari diri kita sendiri untuk menolak politik uang karena merusak demokrasi. Memilihlah dengan melihat visi misi pasangan calon,” katanya.
Di akhir sambutan, Zainal menekankan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan pemilu.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan, peluncuran pengawasan partisipatif jelang penetapan pasangan calon.
“Politik uang ini, memang sulit terdeteksi. Politik uang itu hybrid. Sehingga pentingnya pengawasan dan berkomitmen partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan tolak politik uang. Kita harus berkontribusi dan terlbat aktif dalam melahirkan kualitas Pilkada,” tandasnya.
