BONE, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah Kabupaten Bone menggelar rapat koordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2018, bertempat di Hotel Novena, Selasa (8/1/2019)
Bupati Bone, A.Fahsar M Padjalangi dalam arahannya mengatakan, laporan terkait LKPD, LKjIP, dan LPPD ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita lakukan selama kurun waktu 2018 diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
BACA: Bupati Bone: Tugas TP PKK Bukan Tanggung Jawab Ringan
“Melalui rakor ini saya berharap, kerja sama antara tim dapat ditingkatkan. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian data yang terkait dengan penyusunan LKPD, LKjIP, dan LPPD,”ujar Ketua IKA Fisip Unhas itu.
LPPD kabupaten disampaikan kepada pemerintah melalui Gubernur. sedangkan, LKPJ kepala daerah disampaikan kepada DPRD dengan batas waktu penyampaian paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
“Karenanya itu keterlambatan laporan tersebut akan berpengaruh terhadap proses evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah oleh tim Kemdagri dan Gubernur. Hal itu, juga berimplikasi terhadap alokasi dana tertentu dari pemerintah pusat untuk daerah,”harap Bupati Bone.
BACA: Apel Perdana Tahun 2019: Bupati Bone Imbau ASN Bekerja Profesional
Terpisah, Wakil Bupati Bone berharap kepada Tim penyusunan laporan tersebut, diminta untuk menyelesaikan pelaporan tersebut tepat waktu.
“Laporan ini sangat penting, karena merupakan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan,”ujarnya saat ditemui.
Diketahui, rakor ini mengangkat tema “Menuju Parasamya Purnakarya Nugraha”.
Informasi dihimpun sulselekspres.com, rakor ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bone, Sekda Bone, para Staf Ahli Bupati Bone, para Asisten Setda Bone, Kepala OPD, Kabag, dan Camat se-Kabupaten Bone.
