“Dengan proses itu, akan terlihat oleh publik bahwa Polri transparan, tidak ada yg ditutuptutupi. Siapapun yang bersalah akan diproses etika dan hukum,” terang Ruslan.
Senada dengan Ruslan, guru besar Fakultas Hukum Unhas, Prof. Irwansyah sepakat bila sanksi yang dijatuhkan terhadap dua oknum perwira tersebut tidak “setengah-setengah.”
BACA: Tak Hanya Foto Syur, Video Bugil Polwan Brigpol Dewi Juga Tersebar
“Tindakannya harus seimbang, jangan terkesan pilih kasih, mengorbankan pangkat yang lebih rendah,” kata dia.
Tindakan seimbang menurut Irwansyah, tidak lain untuk menghindari polisi berpangkat rendah jadi korban dari ketunaan moral atasan. Atau yang ia sebut “korban untuk menutupi aib.”
“Langkah (tegas) seperti ini perlu ditegakkan agar tidak menjadi preseden buruk bagi yang lain” tambah Irwansyah.
BACA: Puput Nastiti Devi, Sosok Polwan Bripda PND yang Dicurigai Calon Istri Ahok
Lebih jauh, Irwansyah menilai, penjatuhan sanksi terhadap DW tidak adil. Menurutnya, ada “tebang pilih” dibalik pemecatan tersebut.
“Ini seperti menegakkan etika dengan melanggar prinsip etika,” ujarnya.
Sementara itu, Ruslan mengaku sebagai warga masyarakat akan mendukung langkah Polri untuk membersihkan oknum anggotanya yang menyimpang.
“Jadi sebagai warga masyarakat kita dukung polri membersihkan oknum anggotanya yang berperilaku negatif dan melanggar nilai nilai kesusilaan masyarakat,” kata Ruslan.
Penulis: Agus Mawan
