MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pelayanan kesehatan gratis dicanangkan pemerintah masih sepenuhnya belum berkontribusi penuh ke masyarakat. Meskipun telah hadir Kartu Indonesia Sehat dan BPJS, namun tetap saja harus direpotkan denga persyarakat administrasi.
Pembagian kartu kesehatan juga belum merata. “Ini pak kami keluhkan ke pak dokter, kartu kesehatan tidak merata. Mana lagi, biasa kita harus bolak-balik rumah karena urus administrasi. Kami maunya, jangan persoalan berkas jadi kami tidak langsung mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata seseorang emak-emak di Kampung Sinassara.
Hari Ahad, 30 September 2018 kemarin, Caleg DPRD Provinsi Sulsel dari Partai NasDem, Dr. dr. Bob Wahyudin, Sp.A(K) bersosialisasi ke masyarakat di Kampung Sinassara, Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo, Makassar.
BACA:Â Bob Wahyudin Kutip 9 Jurus Ampuh Orasi SYL di Pembekalan Caleg NasDem
Mendengar keluhan-keluhan masyarakat khususnya para emak-emak, dr. Bob Wahyudin juga Dokter Spesialis Anak menampung seluruh aspirasi-aspirasi masyarakat di kampung Sinassara. “Insya Allah semua masukan-masukan akan jadi catatan saya dan akan saya perjuangkan bila terpilih di DPRD Provinsi Sulsel. Itulah saya datang dan keliling ke kelurahan dan kecamatan tujjuannya mendengar aspirasi masyarakat,” kata dr Bob Wahyudin.
Caleg NasDem nomor urut 9 ini mengakui bahwa dirinya orang baru di politik. Terjun di politik karena mendapatkan panggilan hati untuk ikut berkontribusi di masyarakat secara luas.
BACA:Â Warga Jalan Dangko Padati Pengobatan Gratis dr Bob Wahyudin
“Tujuan saya kesini ingin mendengar dari ibu-ibu dan emak-emak. Apa sih persoalan mendasar di masyarakat. Saya juga sudah punya banyak catatan yang harus di perjuangkan di kursi DPRD. Saya sebagai seorang dokter. Saya tidak bisa menjanjikan yang lebih seperti perbaikan jalan, lorong, tetapi yang akan saya perjuangan sesuai profesi saya dibidang kesehatan,” kata dr. Bob.
Bob Wahyudin menjelaskan, masyarakat miskin perlu mendapatkan akses kesehatan gratis secara penuh. Caranya, harus diperjuangkan di parlemen regulasi-regulasinya. Termasuk ikut penuntasan gizi buruk.
Semua program kesehatan pemerintah yang ada saat ini perlu kita dukung. Hanya saja, harus ada keterwakilan masyarakat di parlemen untuk mengawal agar program kesehatan gratis tepat sasaran di masyarakat.
