MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wabah virus corona yang kian meningkat di Makassar, membuat pihak kepolisian tak memberi izin terkait pelaksanaan
Musda Golkar Sulsel X.
Jadwal yang ditetapakan sebelumnya berlangsung 25 Juli 2020 akhirnya ditunda, dan kemungkinan bakal dihelat di Jakarta.
Plt Ketua Golkar Sulsel, Nurdin Halid mengatakan panitia Musda beberapa hari lalu telah mengajukan surat izin ke Polda Sulsel, namun tidak mendapat persetujuan dari Polda Sulsel karena Makassar masih berada dalam zona merah covid-19.
“Nah barulah beberapa waktu lalu atau kemarin kita menerima surat dari Polda yang ditandatangani oleh Direktur Intelkam yang meminta ditunda pelaksanaan Musad ini,” kata Nurdin Halid saat konfrensi pers di Sekretariat Golkar Sulsel, jalan Bontolempangan, Makassar, Jumat (24/7/2020).
“Karena berkaitan dengan Covid-19 Makassar masih zona merah. Oleh karena itu sangat dikhawatikan kalau kita melaksanakan musda sebagaimana biasanya bisa menciptakan klaster baru Covid-19 ini, saya tidak mau dan teman-teman Golkar tidak mau,” sambung NH akronim Nurdin Halid.
Ia menuturkan pelaksanaan Musda Golkar ini harusnya dihadiri 120 orang wajib hadir, sementara dalam protokoler yang diperbolehkan dibawah dari 50 orang.
“Kita itu (Musda Golkar) minimal 60 orang peserta mutlak harus hadir. Itu sesuai dengan AD/ART, ini musti hadir 60 orang ini secara fisik. Itu tidak termasuk pimpinan, 60 orang peserta ditambah 5 orang pimpinan ditambah DPP kemudian stering mutlak harus hadir OC 4 harus hadir dan DPD 1 mutlak harus hadir,” ujarnya.
Dengan demikian, Nurdin Halid bersama Stering Communite telah meminta kepada DPP untuk pelaksaan Musda digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta. Karena deadline pelaksanaan Musda ini hanya batas waktu hingga 31 Juli mendatang.
“Tapi hasil komunikasi memang agak berat karena situasi Covid-19 di Makassar. Oleh karena itu maka kemarin juga telah saya minta surat kepada pak Sekretaris untuk meminta kepada ketua umum untuk musda Sulsel dipindahkan ke Jakarta,” pungkas NH.
“Oleh karena itu saya dan teman-teman DPD meminta kepada DPP untuk dilaksanakan di Jakarta. Waktu tempatnya di serahkan ke DPP. Tapi mungkin di kantor DPP Golkar karena kalau di hotel perlu Izin kepada Polda metro,” jelasnya
