MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin membuat pernyataan mengejutkan saat menyampaikan pidato pengantar nota keuangan saat rapat paripurna di DPRD Sulsel. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri ini menyebut Sulsel sedang bangkrut.
“Hari ini saya harus terbuka ke semua yang terhormat semua pimpinan dan anggota DPRD yang ada, kita defisit Rp1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut. Saya ini pemimpin nahkoda, kapal Sulsel sudah tenggelam,” ujar Bahtiar dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel, Rabu (11/10/2023).
Hal itu diungkapkan Bahtiar usai mendapati APBD Sulsel defisit Rp1,5 triliun. Lanjut Bahtiar, pilihannya dua yakni siap-siap untuk tenggelam atau ambil upaya penyelamatan.
“Sebagai orang Bugis Makassar ketika saya mengambil tanggungjawab saya tidak akan lari dari tanggungjawab maka saya akan ambil upaya penyelamatan,” ujarnya.
Dikonfirmasi awak media usai rapat paripurna, Bahtiar menjelaskan defisit terjadi akibat peencanaan APBD yang keliru selama bertahun-tahun. Perencanaan program tidak disesuaikan dengan porsi anggaran yang tersedia.
“Berarti perencanaan keliru bertahun-tahun kan. Program lama itu perencanaan di langit uangnya tidak ada. Jadi defisit itu artinya tidak sesuai apa yang diomongin. Misalnya tulis APBD 10,1 (triliun) yah defisit
1,5 artinya aslinya uangmu hanya 8,5 kan itu berarti 1,5 tidak ada duitnya,” ujarnya.
Penyebab anggarannya tidak ada karena yang dilklaim termasuk dana bagi hasil daerah (DBH) untuk kabupaten/kota. Selanjutnya defisit juga disebabkan utang DBH yang menumpuk berdasarkan temuan BPK.
“Kenapa tidak ada duitnya? Satu, uangnya orang (daerah) yang kau (provinsi) klaim jadi duitmu, Rp850 miliar DBH kabupaten/kota, kan begitu. Kemudian ada utang dari tahun lalu sudah audit BPK, ini harus diluruskan,” jelasnya.
Dia mencontohkan, dalam APBD dituliskan misalnya ada pendapatan Rp500 milir. Kemudian OPD membuat program yang bersumber dari dana itu, ternyata anggaran itu bukan milik pemprov.
Tetapi harus disalurkan ke kabupaten/kota karena merupakan dana bagi hasil.
“Misalnya ditulis akan ada pendapatan Rp500 miliar diubah jadi program di PU atau Dinas Pendidikan kan nanti buat lelang, kegiatan segala macam, ini jelas-jelas yang tidak ada uangnya yang bayar siapa,” jelasnya.
Jadi, kata Bahtiar defisit ini dominan disebabkan DBH yang Rp850 miliar harus dibayarkan ke kabupaten/kota. Sisanya merupakan temuan BPK tahun lalu soal DBH yang belum dibayarkan sampai saat ini.
“DBH yang haknya untuk kabupaten kota, yang porsi terbesarnya di situ. Maka caranya menyelamatkan kabupaten ini, hentikan semua program. Anak-anak (OPD Pemprov) tidak usah belanja lagi, kenapa kita mau belanja (sementara) masih ada hutang,” jelasnya.
Dia menganalogikan APBD ini seperti halnya mengelola keuangan rumah tangga. “Ini uang ta 10 kita belanja lah tidak lebih 10, paling tidak kita ada saving. Kalau uang ta 10 tetapi belanja 15 itulah dimaksudnya kekurangan 5 berarti. Itulah yang dilakukan selama ini, numpuk sekarang.”
