MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar, menilai keputusan pemerintah kota Makassar dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah terlambat.
Diketahui, pemerintah kota Makassar telah mengusulkan penerapan PSBB, karena sudah dinilai memenuhi kriteria. Usulan tersebut sudah disampaikan kepada pemprov Sulsel dan diteruskan ke pemerintah pusat
Menilai keputusan ini, ketua Komisi B bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Makassar, William Lauren, menilai penerapan PSBB sangat telat diberlakukan, karena kinerja pemkot sangat lambat.
“Sampai saat ini kinerja dari Pj wali kota belum cukup maksimal. Saya mengatakan demikian karena terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan dalam mengantisipasi covid-19 (termasuk PSBB),” ujar politisi PDIP tersebut, Rabu (15/4/2020).
“Apa lagi saat ini penularan Covid-19 di Makassar sudah menjadi wabah tingkat nasional. Seharusnya perlu reaksi cepat dari Pj sendiri dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, agar jumlah korban yang positif tidak bertambah lagi,” lanjutnya.
Selain Willian, legislator fraksi PKS DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim, meminta pemerintah kota memastikan distribusi kebutuhan pokok rumah tangga masyarakat harus dipenuhi sebelum dan pada saat PSBB diberlakukan.
“Pastikan kebutuhan pokok rumah tangga terpenuhi oleh pemerintah. Khususnya masyarakat yang kurang mampu ekonominya dan yang terdampak Covid-19,” ujar Hadi.
Selain itu, wakil ketua Komisi B DPRD Makassar tersebut meminta pemkot Makassar memastikan stok pangan tercukupi, dan mekanisme penyerahan bantuan harus jelas.
“Kita berharap stok pangan dicukupi, terutama bagi warga miskin. Dibagi secepatnya itu sembako, baru terapkan PSBB. Masyarakat tidak bisa cegah jika perutnya kosong, pasti mereka akan tetap mencari nafkah di luar.”
“Mekanisme pembagiannya juga harus jelas. Baiknya diserahkan kepada Dinas Sosial, supaya satu pintu. Kemudian diberikan ke RT/RW lalu disalurkan kepada masyarakat,” tegas Hadi.
Penulis : Widyawan Setiadi
