MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Kisruh event Makassar International Eight Festival (F8) sampai saat ini masih menuai kontroversi dan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat.
Pasca konferensi pers penghapusan F8 di tahun 2019 yang dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata kota Makassar, berbagai tanggapan dan reaksi masyarakatpun muncul.
Hal ini ternyata menyita perhatian wakil ketua komisi A DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir. Wahab mengatakan bahwa F8 bukan event main-main, tetapi sudah menjadi kebutuhan masyarakat.
“Event F8 ini adalah karya monumental putra daerah. Festival ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Ini bukan event main-main lo,” ujar Wahab.
Dia juga mengatakan bahwa keputusan pemerintah kota Makassar mengalihkan anggaran adalah tindakan melanggar aturan dan undang-undang yang telah ditetapkan.
“Kalau mau dibatalkan, itu harus melalui pembahasan di DPRD. Begitu perintahnya menurut undang-undang. Tidak bisa semaunya. Lagian apa dasar hukumnya pengalihan anggaran tersebut? PJ walikota sekarang tidak punya RPJMD.”
“Sementara pagu pokok 2019 jelas landasan hukumnya RPJMD. Kalau mau pergeseran di perubahan 2019 apa landasan hukumnya,” jelas Wahab kepada reporter Sulselekspres.com, Selasa (23/7/2019) siang.
Lebih lanjut wakil ketua komisi A DPRD kota Makassar tersebut mengatakan bahwa ucapan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata terkait pembatalan F8 tidak layak dipercaya.
“Mohon maaf, pernyataaan Kadis Pariwisata layak untuk tidak dipercaya. Saya berharap segera keluar pernyataan resmi dan tertulis dari Pemkot soal F8, agar juga dapat mengambil sikap politik terkait hal tersebut,” tutupnya.
Sampai hari ini memang belum ada pernyataan tertulis secara resmi dari pihak pemerintah kota terkait pembatalan Makassar International Eight Festival (F8) tahun ini.
Meski begitu, Danny Pomanto menegaskan bahwa F8 akan tetap dilaksanakan, meski pemerintah kota tidak memasukkan event tersebut ke dalam agenda pemerintah kota.
