MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Langkah Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono sebagai Dirjen Otoda dalam melantik pejabat Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dinilai “Tidak Etis” dari kalangan pengamat.
Terkait itu, Sumarsono menampik jika yang Ia lakukan sudah etis, terkait pengisian jabatan seperti yang dituding oleh pengamat.
Pelantikan ini kata Sumarsono, dilakukan berdasarkan proses pengamatan dan pertimbangan selama dua bulan.
Kendati hubungan Sumarsono dengan NA belakangan cukup akrab, menurutnya pelantikan pada Senin (30/7/2018) lalu, tidak ada sama sekali intervensi dari gubernur terpilih, seperti dugaan pengamat.
“Saya kira kalau ada pengamat yang kritik itu tidak etis, justru kalau saya tidak ngomong ke Pak NA itu tidak etis, maka saya undang pak NA dan kita sudah bicara. Jadi etika saya, sudah ditunjukan dengan cara berbicara dengan pak NA,” jelas Sumarsono saat ditemui di Gedung Phinisi UNM, Rabu (1/8/2018) siang tadi.
Ia mengaku, selama melakukan kordinasi dengan NA, banyak hal yang sudah Ia bicarakan, termasuk dalam pertemuan “empat mata” antar keduanya pekan lalu.
“Saya sampaikan hal-hal yang bisa saya sampaikan, termasuk hal-hal yang tidak bisa disampaikan ke publik juga saya sampaikan. Secara open sudah dilakukan, termasuk juga urusan penataan personel, mutasi, dan segalanya saya sudah sampaikan,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Sumarsono menyebut pertimbangan yang mendasari pelantikan itu berangkat dari kekosongan jabatan pada level Aselon III hingga IV yang diakibatkan masa jabatan telah habis.
Mengingat itu, Sumarsono menganggap bila tidak dilakukan pengisian pada jabatan itu, maka bakal terjadi “kepincangan” dalam proses pemerintahannya.
“Dua bulan di pemerintahan saya ini pincang kalau ndak diisi, karena (sifatnya) layanan umum dia, untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, UPTD Dispemda itu,” ujarnya.
“Gimana kita mau meningkatkan pendapatan daerah kalau UPTD ini kosong jabatannya,” pungkas Sumarsono.
