SULSELEKSPRES.COM – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso menilai aturan ambang batas pencalonan yang diterapkan saat ini keliru.
Dengan kondisi demikian, kata dia, justru dapat menimbulkan risiko polarisasi dan konflik horizontal yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Ia menilai, lewat sistem itu dapat menimbulkan kontestasi yang saling berhadapan antara kedua capres atau head-to-head.
“Risiko sosial yang besar, karena gesekan dan tidak mudah untuk ini segera diselesaikan masalah ini. Ini adalah Pekerjaan Rumah bagi kita,” kata dia, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (25/4/2019).
Karena itu, ia mengusulkan agar aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen, dihapus sebagai syarat pencalonan presiden pada pemilihan presiden tahun 2024 mendatang.
“0 persen, Iya, saya usulkan hapus jadi 0 persen saja,” kata Priyo.
Aturan presidential Threshold tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan tersebut mengatur syarat bagi parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional agar mampu mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.
Bagi Priyo, seharusnya aturan PT dihapus sebagai prasyarat pencalonan presiden, sebab bila terhapus, akan memunculkan lebih banyak sosok calon presiden alternatif baru bagi masyarakat di Pilpres 2024.
“Biarlah capres-capres bermunculan di 2024 dari manapun dia, kita beri kesempatan, toh akhirnya suara rakyat. Dan sekarang hanya dua calon saja,” kata dia.
Senada dengan Priyo, Ketua KoDe Inisiatif Very Junaidi juga mengatakan, bila ambang batas pencalonan presiden akan menimbulkan gesekan politik, diantara dua kubu pengusung kedua paslon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 kali ini.
“Gesekan politik yang sangat tinggi tidak menguntungkan bagi regenerasi bangsa ini. Nanti akan didominasi oleh kandidat tertentu saja kita tidak punya banyak alternatif pilihan,” kata Very.
Meski demikian, dia mengusulkan agar ambang batas tidak dihapus, melainkan diturunkan. Penurunan ambang batas ini menurutnya akan memunculkan wajah baru dalam kontestasi pilpres dan membuat masyarakat bisa memiliki lebih banyak pilihan.
“Siapa kemudian yang akan muncul? Ya tokoh-tokoh muda 2024. Threshold-nya turun saja supaya apa nanti kita punya banyak tokoh-tokoh muda, calon-calon presiden kan lebih menarik,” katanya.
