“Kemudian kita mengklarifikasi bagaimana dia bisa menetapkan pelayanan berdasarkan sebuah pilihan orang (saat pilkada) padahal itu tidak boleh,”lanjut Subhan.
Menurutnya saat ini, pemeriksaan baru memasuki fase awal, berikutnya setelah melalui investigasi lainnya. Ia akan melayangkan tindakan korektif terhadap Bupati Jeneponto untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman agar segera menindaki Yusuf.
“Itulah yang harus dilaksanakan oleh Bupati selama batas 30 hari, disitu (LAHP) akan memuat apa yang harus dilakukan kepala daerahnya terhadap lurahnya,” jelas Subhan.
“Jika tidak dilaksanakan, maka baru muncul rekomendasi yang juga mengancam orang yang diberikan rekomendasi, jadi rekomendasi itu juga ada berupa ancaman untuk kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi ombudsman,” imbuhnya.
