PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Direktorat Jendral (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Republik Indonesia, menggelar workshop kegiatan pemantauan pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan wilayah III.
Kegiatan dilaksanakan di Hotel Pare Beach, Kota Parepare, Selasa (24/07/2018), dan diikuti oleh pihak pengemban, perbankan, dan sejumlah masyarakat pembeli rumah.
Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Arvin Argyantoro mengatakan, workshop tersebut membahas terkait kebijakan-kebijakan terkait rumah subsidi untuk masyarakat yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah. Selain itu, kata dia, beberapa hal penting lainnya mengangkut penyaluran, dan spesifikasi bangunan.
“Wilayah III sendiri meliputi Kalimantan dan Sulawesi. Untuk Sulawesi Barat, subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 74 unit dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 1.448 unit,” katanya.
BACA:Â Parepare Dinobatkan Sebagai Kota Layak Anak 2018
Arvin menjelaskan, penyaluran tersebut berasal dari pengemban yang mengajukan pengusulan. Setelah itu, katanya, Kementerian PUPR memberikan subsidi dan pengemban mencari pembeli berdasarkan dengan sasaran masyarakat yang berpenghasilan rendah.
“Bantuan FLPP berupa Kredit Perumahan Rakyat (KPR), untuk SBB dengan menanggung sebagian bunganya, misal bunga pasar 12,5%, Kementerian menanggung sebesar 7,5% dan masyarakat hanya 5% saja. Selain itu, ada juga Subsidi Bantuan Uang Muka,” ungkapnya.
Secara nasional, lanjut Arvin, bantuan yang diperoleh Sulbar menempati posisi 26, dan bantuan terbanyak masih dipegang oleh Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah subsidi yang mencapai kurang lebih 180 ribu unit.
“Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mendorong teman-teman pengemban untuk meningkatkan jumlah subsidi,” tandasnya.