MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Makassar ikut dalam diskusi pusat penelitian badan keahlian DPR RI bersama Sekretaris Daerah (Sekda) beserta Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Perdagangan mengenai pelaksanaan pengawasan obat-obatan dan makanan secara online, pada Rabu (21/10/2020).
Dalam diskusi tersebut Disperindag Makassar menyampaikan mengenai kendalanya selama ini. Khususnya mengenai kerja-kerja yang ada di lapangan.
“Kendalanya di lapangan yang pertama, pengawasan sekarang ada di pemerintah provinsi. Itu kendalanya. Aturannya kan di UU 23 pengawasan ada di pemerintah provinsi. Sehingga kita tidak bisa terlalu melakukan tindakan. Di lapangan hanya memantau saja ketika ada kita sinergikan kepada pemerintah provinsi supaya dilakukan tindakan. Seperti itu yang kami lakukan karena kami juga tidak ada pegawai negeri sipil. Dan itu saya sampaikan,” kata Ketua Bidang (Kabid) Usaha Disperidag Makassar, Ikhsan Ns, ketika dihubungi reporter Sulselekspres.com.
Mengenai kerjasama dalam diskusi tersebut belum dibicarakan. Namun, lebih kepada kondisi yang ada di Makassar.
“Kalau kami hanya itu tadi bahwa kami hanya menyampaikan pemantauan di lapangan terkait tempat-tempat usahanya. Kalau menemukan barang-barang kadaluarsa, itu kami koordinasikan baik itu ke pihak kepolisian maupun Satpol PP untuk dilakukan tindakan. Namun sebelumnya kita dulu harus memberikan pembinaan kepada pelaku usaha. Karena jangan sampai dia cuma teledor, lupa, itu masih bisa kita bina,”ungkapnya
“Kita melakukan pengawasan pada usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya dia mohon untuk jual barang campuran ternyata tidak seperti itu di dalam,”tambahnya.
Pembahasan kerjasama tersebut rencananya akan kembali dibahas pada diskusi selanjutnya.
“Belum kita tahu bagaimana bentuk kerja samanya. Dia hanya mau mendengar seperti apa di kota makassar khususnya. Kerja samanya belum kita tahu seperti apa bentuk kerjasamanya. Kalau kerja sama pengawasannya turun ke lapangan selama ini kan sudah jalan terpadu dengan Badamln POM dengan dinas kesehatan,” tambahnya.
