SULSELEKSPRES.COM – DPRD Sulsel terus mendorong agar pelantikan Andi Sudirman Sulaiman, menjadi gubernur defitif dilakukan sebelum deadline waktu yang telah ditentukan.
Terbaru, DPRD Sulsel menyurati Sekretaris Negara (Setneg) terkait kejelasan usulan pengangkatan Gubernur Sulsel secara definitif.
Hal itu dilakukan, karena tidak adanya kejelasan jadwal Presiden melantik Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur definitif.
Padahal DPRD Sulsel telah mengajukan usulan administrasi pengangkatan dan pelantikan gubernur definitif ke pemerintah pusat sejak 25 Januari 2022.
Bahkan, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Kementerian Dalam Negeri, Andi Bataralifu menyebut jika berkas administrasinya sudah diproses dan diteruskan ke Setneg.
Menanggapi perihal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erbe mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD, disepakati untuk kembali bersurat ke Setneg untuk mempertanyakan dan meminta kejelasan.
“Ini sudah hampir sebulan, belum ada tanda-tanda akan ada pelantikan gubernur secara definitif, makanya DPRD kembali bersurat meminta jadwal pelantikan,” ungkap Ni’matullah, di ruang kerjanya, Kamis 24 Februari 2022.
Ulla sapaan akrab Ni’matullah Erbe menambahkan, belum dilantiknya gubernur definitif menyebabkan roda pemerintah di Sulsel berjalan lambat.
Sebab Andi Sudirman yang berstatus wakil gubernur mengarangkap sebagai Plt Gubernur Sulsel sangat terbatas dalam mengambil keputusan dan kebijakan karena harus dikonsultasikan ke pemerintah pusat.
“Saya kira pemerintah pusat tidak boleh membiarkan dan memberi kesan seolah-olah menggantung ini barang. Kita butuh gubernur definitif agar bisa mengambil keputusan dan kebijakan secara tepat,” ujar Ulla sapaan akrab Ni’matullah Erbe.
Jika Andi Sudirman tidak juga dilantik hingga 5 Maret 2022. Maka tidak bisa lagi mengajukan pengusulan calon wakil gubernur. Menurut Ulla, hal itu sangat merugikan Provinsi Sulsel.
“Kalau tidak ada wakil, nanti gubernur kewalahan mengurus Sulsel, ini provinsi besar dengan sejumlah persoalan. Olehnya itu kita butuh pemerintah pusat mempertimbangkan serius bahwa kita butuh segera hadir gubernur secara definitif,” pungkasnya.
